Hindari Konflik Nelayan, DFW Indonesia minta Pengawasan Provinsi Diperkuat
UU 23/2014 memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah provinsi untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan termasuk pengawasan sumberdaya laut pada zona 12 mil.
DFW-Indonesia Kritisi Penurunan Alokasi Anggaran SKPT
Keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun SKPT perlu dipertanyakan sebab sejauh ini, kemajuan program SKPT yang telah dibangun sejak 2015 belum menunjukan hasil yang optimal di sejumlah lokasi.