Kejadian ini sangat disayangkan oleh sejumlah kalangan mengingat peranan Ditjen Hubla dalam membangun kemaritiman Indonesia dalam bingkai visi Pemerintah Poros Maritim Dunia sangat sentral
Total suap yang diduga diterima Tonny, mencapai Rp 20,74 milyar.
Di Indonesia, membangun kapal baru sarat dengan proses administrasi yang menguras kocek galangan, sehingga menimbulkan benih korupsi
Arahan Kepala Bakamla yang disampaikan ke jajaran Bakamla terkait pengadaan monitoring satellite tersebut dan masih diingat oleh Suradi ialah soal kehati-hatian dalam menggunakan anggaran.
Laksma TNI Bambang Udoyo diketahui sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla dalam pengadaan alat tersebut.
Ketentuan pengadaan di Bakamla belum diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kondisi ini yang menimbulkan peluang tindak korupsi.
