Sejumlah nelayan menggelar demonstrasi menolak kebijakan penerapan Vessel Management System (VMS) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusatengara Barat (NTB), Kamis (16/1).
Relawan Angkatan Muda Prabowo (Ampera) mengadakan audiensi dengan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (16/2).
Jakarta (Maritimnews) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mencatat capaian penerimaan negara bukan pajak…
Dalam rangka mendorong geliat usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis di sektor perikanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) tengah mengupayakan diversifikasi bisnis perikanan. Hal ini dilakukan sebagai solusi atas melemahnya industri surimi akibat menipisnya bahan baku yang tersedia.
MN, Jakarta – Dalam rangka memperbesar peluang nelayan untuk melaut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)…
pemerintah berupaya untuk merangkul nelayan dalam pelaksanaan kebijakan.
Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security/CTI-CFF) didukung oleh USAID (United States Agency International Development) dan USDOI (United States Department of Interior) menyelenggarakan pertemuan dua hari dalam mengembangkan, memperkuat, dan menerapkan sistem dokumentasi hasil tangkap dan ketelusuran/CDT perdagangan perikanan di 6 negara anggota CTI-CFF di kawasan Segitiga Karang.
MN, Waingapu – Selain meningkatkan potensi bidang perikanan budidaya, KKP juga fokus menggarap potensi perikanan tangkap untuk meningkatkan produktivitas hasil…
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) tahun 2017 akan kembali membangun kapal perikanan bantuan pemerintah sejumlah 994 unit dengan total anggaran mencapai Rp.361 miliar. Saat ini pembangunan kapal bantuan sudah melewati proses lelang dan sedang dalam proses pembangunan.
MNOL, Jakarta – Usulan Menko Maritim Luhut B Pandjaitan untuk merevisi Perpres No 44/2016 yang mengatur daftar bidang usaha tertutup…
