Peringati Hari Perikanan Dunia, KIARA Ajukan 5 Tuntutan
Di bulan November ini, tepatnya setiap tanggal 21, masyarakat pesisir di seluruh dunia merayakan Hari Perikanan Sedunia.
DFW Indonesia: Struktur Armada Perikanan Tangkap Berpotensi Unreported
Salah satu hal yang menjadi tantangan adalah ketimpangan struktur armada perikanan, dimana kapal ukuran kecil dibawah 10 GT masih mendominasi usaha perikanan tangkap di Indonesia.
KIARA sampaikan Masalah Perikanan dan Masyarakat Pesisir di Forum APNFS
Di hadapan forum APNFS, KIARA melalui Deputi Pengelolaan Pengetahuan, Parid Ridwanuddin, menyampaikan beberapa hal penting.
RI-Maroko akan kerjasama di bidang Perikanan, Pariwisata dan EBT
Tidak hanya di bidang perikanan, Pemerintah Indonesia juga menawarkan investasi di sektor pariwisata dan EBT.
KKP Sukses Rampungkan Pemberian Kapal dan Alat Bantu Ramah Lingkungan
MN, Jakarta – Dalam rangka memperbesar peluang nelayan untuk melaut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)…
Antisipasi Perkembangan Isu, KKP Pastikan Ikan Sardin Kaleng Indonesia Tidak Mengandung Logam Berbahaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa isu adanya kandungan logam berat beracun menyerupai telur pada komoditas ikan sardin di Indonesia seperti yang beredar di media sosial belakangan ini tidaklah benar.
Kunjungi Tokyo, Menteri Susi Beberkan Rahasia Keberaniannya
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan rahasia dari mana keberaniannya menegakkan kedaulatan kelautan Indonesia berasal, hingga memukul mundur para pencuri ikan dari perairan Indonesia.
Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Poros Maritim Dunia Gagal Akibat Tidak Satu Visi
Indonesia mempunyai lautan yang berada dalam garis khatulistiwa. Hal ini ternyata membawa dampak yang positif dan konsekuensinya adalah terdapat banyak sekali biota laut, termasuk ikan yang merupakan komoditi perikanan yang penting.
Pemanfaatan ALKI bagi Pembangunan Wilayah Tertinggal
Sejak diproklamasikan pada tahun 1945, Indonesia menganut prinsip-prinsip hukum laut peninggalan kolonial yaitu Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie 1939, StbNo. 442.
DPP KNTI: Lindungi Tenurial untuk Penuhi Hak Asasi Nelayan dan Penambak
Nelayan dan penambak baik laki-laki dan perempuan dari 23 kabupaten/kota di Indonesia telah bermusyawarah selama enam hari dari 11-16 September 2017. Salah satu hasilnya adalah mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan keseluruhan bagian Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, serta penambak garam.