Visi Poros Maritim Dunia dan Konsepsi Wawasan Nusantara
Visi PMD seharusnya didekatkan dengan Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga ada kekuatan spirit yang tidak ragu jika ada guncangan dari pengaruh globalisasi.
Visi PMD seharusnya didekatkan dengan Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga ada kekuatan spirit yang tidak ragu jika ada guncangan dari pengaruh globalisasi.
Kekuatan terpadu Indonesia terdiri dari kekuatan darat yang interoperability dengan kekuatan laut maupun udara, terintegrasi ke dalam strategi pertahanan maritim. Kekuatan pertahanan hendaknya didasari strategi maritim sebagai negara kepulauan, juga membutuhkan kekuatan udara yang tangguh dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
Problematika negara kepulauan, lanjutnya, antara lain seperti perubahan iklim, rule of law, lingkungan dan konektivitas serta meningkatkan pemahaman mengenai negara kepulauan (archipelagic state).
Sesuai dengan UNCLOS Pasal 94 (2) yang menjelaskan bahwa kewajiban Flag state terhadap kapal yang mengibarkan benderanya. Terdapat 10 komando yang mengatur perihal tersebut.
Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957 itu menyatakan (1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, (2) Bahwa sejak dahulu kala kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan dan (3) Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan yakni untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
Oleh: Makbul Muhammad* MNOL – Menalar perspektif geopolitk dari rencana pemerintah Indonesia tentang pengalihkan jalur pelayaran internasional dari Selat Malaka…
MNOL – Jakarta, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan sikap dan dukungan atas putusan The…
Oleh: Laksda TNI Dr. Surya Wiranto, SH MH* Isu Laut China Selatan yang telah memasuki babak akhir penyelesaian sengketa secara…
MNOL, Jakarta – Insiden intervensi Coast Guard China dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Natuna…