Kelautan dan Kedaulatan Pangan

Oleh: Jerry Indrawan, M.Si (Han) *)

Hasil kelautan yang menjadi sumber kedaulatan pangan

Penyediaan pangan biasanya berkaitan dengan eksistensi sebuah masyarakat atau bangsa. Ketika sebuah negara hanya bergantung pada satu jenis pangan saja, maka hakekatnya ketahanan atau keselamatan bangsa itu berada pada posisi yang terancam. Penyediaan pangan untuk berswasembada harus menjadi perhatian yang paling besar tingkat urgensinya dibanding sektor lain. Bagi Indonesia yang mengidentikkan pangan dengan beras, maka ketidakmampuan mewujudkan swasembada beras secara berkesinambungan menjadi ancaman yang cukup signifikan.

Konsumsi Beras

Beras menjadi identik dengan pola makan orang Indonesia. Kebijakan makan beras yang diterapkan rezim Orde Baru selama lebih dari 32 tahun ke seluruh kepulauan nusantara membuat diversifikasi pangan di Indonesia menjadi tidak efektif. Politik pangan pemerintah yang mengalihkan sumber pangan karbohidrat pada beras menyebabkan angka ketergantungan beras sebagai makanan pokok mencapai 100%. Hanya wilayah Maluku dan Papua saja yang ketergantungan pada beras masih di bawah angka 100%, yakni 80%.

Surplus beras dunia yang diperdagangkan hanya 4% dari produksi beras dunia. Katakanlah misal jumlah beras yang diperdagangkan di pasar internasional sekitar 13 juta ton, maka apabila Indonesia menggantungkan kebutuhannya akan beras pada pasar internasional saja sebesar 10% dari kebutuhan domestik (sekitar 2,5 juta ton).

Tentunya itu akan menyedot sekitar 20% dari total volume perdagangan. Situasi ini cukup mengkhawatirkan, karena untuk mendapatkan pasokan sebesar itu dalam waktu dekat cukup sulit, dan jikapun bisa akan cenderung menggelembungkan harga beras, sesuai dengan hukum supply and demand.

Menurut mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dibandingkan dengan konsumsi beras di antara negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Malaysia, yang hanya berkisar 65 kg-70 kg per orang per tahun, satu orang Indonesia dapat menghabiskan beras 130-140 kilogram per tahunnya. Jumlah ini tentu sangat jauh dibandingkan dengan orang Asia lainnya yang hanya mengonsumsi beras 65-70 kilogram per tahun per orang. Fakta ini sekali lagi membuktikan batapa negara ini sangat bergantung pada beras, dan akan sangat sulit “memaksa” masyarakat untuk mengganti makanan pokoknya dari beras menjadi bahan makanan lain.

Akan tetapi, dalam upaya menuju kedaulatan pangan diperlukan peran kebijakan yang berorientasi pada potensi lain negara kita yang dapat diolah sebagai bahan substitusi beras. Sektor kelautan kiranya dapat menjadi solusi untuk masalah ini. Dalam makalah ini akan dibahas apakah sektor ini mampu menjadi kunci bagi upaya Indonesia menuju kedaulatan pangan di masa depan.

Potensi Sektor Kelautan

Sudah dikatakan di atas bahwa pemantapan kedaulatan pangan di Indonesia membutuhkan cara pandang yang berbeda. Optimalisasi bahan pangan lain perlu dijadikan prioritas. Beras harusnya tidak lagi menjadi bahan pangan pokok utama orang Indonesia. Laut seharusnya menjadi potensi utama yang dimiliki Indonesia, dan hasilnya harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Atas dasar itulah kebijakan ekonomi yang perlu diutamakan sebaiknya berbasis pada sektor kelautan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengkampanyekan sebuah kebijakan untuk mentradisikan hobi makan ikan laut. Metode ini sangat cocok diterapkan di Indonesia karena lebih dari separuh wilayah kita adalah lautan. Untuk itu, kebiasaan makan ikan, lengkap dengan berbagai pengembangan diversifikasi pengolahan ikan laut, persis dengan yang dikembangkan oleh masyarakat Jepang, harus digalakkan. Seperti kita tahu, Jepang sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada hasil laut untuk konsumsi masyarakatnya.

Eksploitasi hasil laut (ikan, rumput laut, serta berbagai kekayaan lain di dalamnya) dimanfaatkan terutama untuk memenuhi gizi di dalam negeri. Target produksi berlebih baru diproyeksikan bagi komoditi ekspor. Kebijakan konsumsi produk kelautan ini dimaksudkan sebagai proses diversifikasi pangan tak hanya beras, tetapi juga untuk meningkatkan gizi masyarakat dan memanfaatkannya secara optimal.

Tentu saja potensi laut bukan hanya berupa ikan konsumsi dengan segala jenisnya, seperti yang telah dijelaskan di awal, tetapi masih banyak peluang ekonomi lain yang dapat dieksploitasi dari ikan hias, wisata bahari, rumput laut, termasuk mutiara yang dapat dikembangkan pada wilayah laut tertentu.

Permasalahan kebijakan kelautan ini diharapkan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah mengingat optimalisasi potensi sektor ini bisa sangat besar. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, selama lebih dari 5 dekade problem ini terlihat diabaikan. Perlu dipahami bahwa perairan yurisdiksi Indonesia sekitar 5,8 juta km² dengan potensi sumber daya sangat besar. Luas itu meliputi perincian: 2,7 juta km² ZZE, 13,7 juta ha perairan umum, serta 4,3 juta ha daerah perairan yang potensial untuk budidaya perikanan. Potensi lestari sumber daya ikan laut sekitar 6,6 juta ton/tahun, yang terdiri dari 4,5 juta ton dari perairan nusantara dan 2,1 juta ton dari perairan ZEE.

Fakta ini menunjukkan bahwa masih sangat besar potensi ikan yang belum tergarap, bahkan akhirnya sering dicuri oleh nelayan tetangga sampai menempatkan negara tetangga sebagai pengekspor ikan yang sangat besar. Demikian pula dalam pemanfaatan budidaya perikanan pantai Indonesia baru memanfaatkan sekitar 38% dari potensi. Padahal Indonesia diperkirakan memiliki perairan pantai yang dapat digunakan untuk budidaya laut seluas 18.700 ribu hektar dengan perkiraan hasil produksinya sebanyak 600.000 ribu ton/tahun.

Selain itu, pengembangan industri kapal untuk menunjang penangkapan ikan, sekaligus pengolahannya,  dapat dikonsentrasikan untuk sirkulasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Tetapi, jika memungkinkan dapat dioptimalkan sebagai sebagai alat transportasi eksport-import ke negara-negara tetangga. Dibarengi dengan kebijakan meningkatkan teknologi di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, terutama untuk mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau. Bisa juga diarahkan sebagai basis pelayaran antar negara yang melewati jalur Indonesia.

Melihat kondisi di atas, bisa dibayangkan sendiri betapa besar potensi kelautan kita jika pemerintah mau betul-betul serius menggarapnya. Beras tidak perlu lagi diimpor dari luar negeri. Kita mampu mencapai kedaulatan pangan dengan sektor kelautan menjadi panglimanya, tentunya dengan ditambah sektor pertanian yang sudah turun-temurun menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat kita.

Di masa depan, mimpi mencapai kedaulatan pangan bagi bangsa dan negara kita tercinta ini akan kesampaian juga, dan tak disangka-sangka yang membantu mewujudkannya adalah sebuah sektor yang sebelumnya tidak dilihat orang, tetapi terbukti mampu menjawab salah satu problematika besar bangsa ini, yaitu soal pangan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar kehidupan ini, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pangan ini, maka negara tidak lagi bergantung pada negara lain. Hal lain yang terpenting adalah rakyat miskin yang sering menderita kelaparan karena kekurangan bahan pangan bisa diminimalisir. Kebutuhan pangan berkaitan dengan hidup dan mati yang tak bisa ditunda, oleh karena itu pemenuhan sektor ini secara mandiri menjadi penting sekali.

Sektor kelautan nyata-nyata mampu menjadi kunci bagi kedaulatan pangan di Indonesia, apabila pemerintah mau serius menggarapnya. Terakhir, upaya mencapai kedaulatan pangan memang esensial, tetapi kita dapat memulainya terlebih dahulu melalui penyediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali.

*) Penulis adalah Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta