Pulau Terluar Jadi Kapal Induk, Pengamat: Kita Gagal Move On dari Land Based Oriented

MNOL, Jakarta – Sebuah terobosan dikemukakan Panglima TNI untuk mengalih fungsikan pulau-pulau terluar Indonesia menjadi kapal induk, salah satunya yang akan segera dibuat yakni di Pulau Biak, Papua.

Sebagaimana dilansir dari portal berita rimanews.com, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengungkapkan pulau-pulau terluar menjadi kapal induk di Indonesia. “Kita akan fungsikan salah satu pulau seperti ‘kapal induk’, kita tidak butuh kapal induk, pulau-pulau kita jadikan kapal induk. Dari pada kita beli kapal induk berapa (mahal), mendingan pulau-pulau kita buat,” kata Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo saat meninjau Landasan Udara Manuhua, Biak, Papua.

Rencananya, di tahap awal TNI akan memprioritaskan membuat pulau “kapal induk” di 4 titik strategis Nusantara. Biak untuk wilayah timur, wilayah barat akan dibuat di Pulau Natuna, utara di Pulau Morotai, kemudian di selatan di Pulau Saumlaki dan nantinya total akan dibuat di 92 titik terluar Indonesia. Selain itu, Panglima TNI juga berencana menambah jumlah armada perangnya, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Gagasan Panglima TNI ini disayangkan oleh Pakar Maritim tanah air seperti yang diungkapkan Direktur Namarin Institute, Siswanto Rusdi.

“Kapal ya kapal, pulau ya pulau. Jadi kalau disebutkan pulau terluar sebagai kapal induk, saya kira itu istilah yang keliru, sebuah gagasan yang sumir. Kalau hanya sebatas pulau terluar dijadikan pangkalan terdepan ya saya mendukung, seperti Tiongkok misalnya yang membangun pangkalan terluar di sekitar Guanda, Pakistan,” ujar Siswanto.

Menurutnya, pembuatan kapal induk di suatu negara biasanya menjadi perhatian negara lain. Melalui intelijennya, suatu negara biasa mengawasi pembuatan kapal induk negara lain agar dapat diketahui teknologinya.

“Kalau kapal induk sendiri kan sejak pembuatannya sudah akan mencuri perhatian dan menimbulkan rasa penasaran dari negara lain akan kecanggihannya, tidak jarang pula diturunkan intelijen dan media untuk mengawasi kecanggihan mothership ini,” tambahnya.

Akan tetapi jika pulau dijadikan kapal induk, maka Siswanto khawatir kendati baru sekadar istilah belum menjadi sebuah gagasan atau perencanaan baru tetapi cukup menjadi bahan tertawaan negara lain nantinya.

Sementara Panglima TNI menekankan jika di pulau-pulau tersebut akan bisa menampung segala kebutuhan, seperti halnya sebuah kapal induk, maka sudah bisa digantikan fungsi dari kehadiran kapal induk tersebut.

Hal ini dibantah kembali oleh Siswanto, menurutnya sebuah kapal tentu berbeda dengan pulau dari segi operasionalnya.

“Pulau tidak bisa dijadikan sebagai kapal induk karena elemen utama dari sebuah kapal adalah “Pergerakan”, bayangkan bagaimana kita bisa mem-plot pergerakan sebuah pulau? Kapal induk juga biasanya dijadikan base camp pertahanan untuk memukul serangan dari luar Indonesia,” ulasnya.

Jadi, sambungnya, saat ada gangguan masuk akan dipukul dulu dari wilayah terluar yaitu lewat alutsista-alutsista yang bermarkas di kapal induk. Kalau dengan konsep pulau sebagai kapal induk, berarti kita membiarkan dahulu orang masuk wilayah kita baru kita pukul karena pulau paling terluar sekalipun tetap masuk wilayah teritorial Indonesia.

Siswanto menambahkan, kalau hal ini menunjukkan doktrin pertahanan kita belum bisa move on dari land based oriented alias doktrin berorientasi darat.

“Masih doktrin lama  sebenarnya, hanya istilahnya saja yang diubah, dibalut dengan istilah kapal seakan-akan ini adalah sebuah Naval Strategy, padahal bukan,” pungkasnya. (Ind/MN)