MNOL, Jakarta – Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menyorot konflik Laut China Selatan (LCS) yang mengancam kedaulatan Indonesia diperlukan penguatan ekonomi dan pertahanan negara. Pasalnya, kedua instrument itu merupakan cara yang mumpuni agar Indonesia terjaga kedaulatannya.
“Pemerintah harus lakukan penguatan ekonomi dan pertahanan negara yang berjalan bersamaan seiring untuk menjaga kedaulatan NKRI,” ujar Nuning biasa akrab disapa kepada maritimnews beberapa waktu lalu.
Hal itu terkait dengan memanasnya eskalasi konflik LCS yang ternyata turut mengklaim beberapa kilometer persegi ZEE kita di Laut Natuna. Kendati pemerintah tetap beranggapan bahwa Indonesia sebagai Non Claiamant State, namun berdasarkan peta yang dibuat Dishidros tak bisa disangkal.
“Kita harus cek kebenarannya, kita kan punya hidrospacial. Peta kita juga harus di-update terus,jangan nanti sudah dipatok negara lain dan masuk peta negara lain kita baru rebut-ribut,” selorohnya.
Ketika benar peta ter-update kita ada wilayah yang diklaim China, maka Negeri Tirai Bambu itu sudah menginjak-injak kedaulatan kita.
“China terbukti melecehkan visi Poros Maritim Dunia dan China juga terbukti tidak rising peacefully. Masalah LCS ini merupakan konflik maritim terbesar saat ini,” tandas mantan Anggota DPR RI Komisi I tersebut.
Menurut wanita yang aktif mengajar di berbagai Perguruan Tinggi ini motif perebutan sumber energi menjadi pemicu konflik di LCS. Dia juga menegaskan bahwa Nine Dash Line China itu tidak ada dalam UNCLOS 1982.
Itu artinya China melanggar ketentuan internasional dan harus diantisipasi ekspansi tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kedaulatan NKRI berdasar Pembukaan UUD 1945.
“Dengan masuknya klaim Nine Dotted Line di wilayah Natuna, kita perlu tetap alert,” tegasnya.
Selain itu, wanita kelahiran Jakarta 52 tahun silam ini menyebutkan dengan adanya bukti-bukti setiap tahun minimal 2 kali kapal Law Enforcement China yang mengawal kapal pencari ikannya di area yang sama di ujung Nine Dotted Line di wilayah Natuna kian meyakinkan klaim itu melingkupi ZEE Indonesia.
“Klaim China harus diwaspadai dan harus ada manajemen yang tepat untuk menghadapi ancaman ini,” tambahnya.
Selain soal perkuatan pertahanan negara di area yang diklaim, pemerintah juga harus memperkuat ekonomi. Pasalnya, ada kesan melunaknya sikap pemerintah Indonesia lantaran bantuan modal China dalam membangun berbagai infrastruktur di Indonesia, salah satunya untuk tol laut
“Politik luar negeri kita juga harus berorientasi terhadap penyelamatan wilayah kita, jangan sampai karena lemahnya ekonomi dan pertahanan,, kedaulatan kita tergadaikan,” pungkasnya. (Tan)
