Oleh: Jerry Indrawan M.Si (Han)*
MNOL – Amerika Serikat (AS) mempunyai sejarah buruk dengan Vietnam, yaitu kekalahannya dalam melawan rezim komunis Vietnam Utara dalam Perang Vietnam 41 tahun yang lalu. Pasca kekalahannya, AS menerapkan embargo militer (larangan penjualan senjata) kepada Vietnam yang berlaku selama sekitar 50 tahun, sampai akhirnya dicabut oleh Presiden Obama dalam kunjungannya ke Hanoi, senin 23 Mei lalu.
Saat memberi keterangan dalam konferensi pers gabungan di Hanoi dengan Presiden Vietnam Tran Dai Quang, Obama mengatakan bahwa keputusannya untuk mencabut embargo terhadap Vietnam bukan karena agresivitas Tiongkok, melainkan untuk membangun proses normalisasi hubungan dengan Vietnam. Sekalipun begitu, penulis rasa timing dari pencabutan embargo terhadap Vietnam ini sangat sulit untuk dikatakan tidak berkaitan dengan Tiongkok, terutama tindak tanduk mereka di Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Vietnam sadar bahwa pencabutan embargo ini membuat negaranya mampu mengembangkan potensi militernya, dengan tujuan meningkatkan kehadiran armada lautnya di sekitar LTS. Sebuah kondisi yang menimbulkan kekhawatiran keamanan di kawasan yang memang sedang dalam sengketa tersebut.
Melawan Dominasi Tiongkok
Di tahun 2014 lalu, protes anti-Tiongkok merebak di Vietnam dan berujung kerusuhan. Pabrik-pabrik Tiongkok di Vietnam dijarah dan dibakar. Insiden ini dipicu langkah Tiongkok membangun anjungan minyak lepas pantai hanya 120 mil dari pantai Vietnam, yang termasuk wilayah LTS yang disengketakan oleh kedua negara.
Jauh sebelumnya, di tahun 1979, perang singkat antara Tiongkok vs Vietnam yang mengakibatkan hilangnya ribuan nyawa di kedua belah pihak membuat hubungan keduanya tidak lagi sebaik dulu. Tiongkok, dari sekutu terdekat Vietnam di perang melawan AS, sekarang lebih dianggap sebagai tetangga yang dominan dan mengancam.
Sebagai rising power, tidak hanya di Asia tetapi juga dunia, sulit bagi Vietnam untuk mengimbangi dominasi Tiongkok. Sekalipun dalam sengketa di LTS dengan mereka Vietnam mendapat bantuan dari Malaysia, Brunei, Filipina, hingga Taiwan sebagai sesama negara “claimant”, akan tetapi superioritas militer Tiongkok tetap di atas gabungan negara-negara tadi.
Sebagai perbandingan saja, anggaran pertahanan Tiongkok tahun ini menembus angka 155 miliar dollar AS dan berada di peringkat kedua terbesar dunia setelah AS. Bandingkan saja dengan Malaysia yang hanya memiliki anggaran pertahanan sebesar 4.7 miliar dollar AS, Filipina sebesar 3 miliar dollar AS, dan Vietnam sendiri sebesar 3.3 miliar dollar AS (globalfirepower.com).
Sebelum embargo militer dicabut oleh AS, untuk meningkatkan kapasitas militernya, dalam beberapa tahun terakhir Vietnam membeli sejumlah besar kapal patroli dan jet tempur dari Rusia, termasuk meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Spanyol, Belanda, sampai Israel. Akan tetapi, untuk melawan dominasi Tiongkok itu semua masih jauh dari cukup.
Vietnam Butuh AS
Vietnam sangat ingin meningkatkan kapasitas pertahanan maritimnya, karena salah satu cara mengalahkan Tiongkok adalah melalui pertarungan di laut. Apalagi, Tiongkok dikenal sebagai negara dengan kemampuan angkatan laut yang mumpuni dengan kekuatan kapal laut sebanyak 714 dan berada di peringkat dua dunia, mengalahkan Vietnam yang hanya memiliki 65 kapal laut dan berada di peringkat 37 dunia (globalfirepower.com).
Itu sebabnya mengapa Vietnam butuh dukungan militer dari musuh lamanya, AS. Dalam politik, adagium “tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi”, rupanya berlaku juga dalam kasus ini. Sekarang, satu-satunya harapan Vietnam untuk memenangi kontestasi di LTS adalah dengan mengharap bantuan AS.
Sekalipun banyak mendapatkan persenjataannya dari Rusia, Vietnam butuh AS untuk melakukan strategic rebalance di LTS. Dengan mendapat supply senjata dari AS, maka kontestasi kekuatan di LTS akan berimbang dengan modernisasi senjata Vietnam, yang didukung AS. Sebelum embargo dicabut saja, sejak tahun 2014 AS sudah menyediakan dana sejumlah hampir 46 juta dollar AS kepada Vietnam agar negeri tersebut memperkuat kemampuan keamanan maritimnya. Bahkan, perdagangan bilateral Vietnam-AS meningkat tiga kali lipat dalam 10 tahun terakhir hingga mencapai angka 46 miliar dollar AS.
Peran AS menjadi signifikan bagi Vietnam karena pasca keterlibatannya dalam sengketa di LTS, Rusia enggan menjual sejumlah senjata kepada Vietnam karena desakan salah satu sekutu dan juga pelanggan senjata terdekatnya, yaitu tak lain tak bukan adalah Tiongkok. Rusia memiliki kecenderungan untuk mengekspor senjata kepada Tiongkok daripada Vietnam. Di saat Tiongkok sudah familiar dengan teknologi persenjataan dari Rusia, Vietnam tentu ingin mengubah haluan dengan menggunakan teknologi AS.
Di saat itulah, pencabutan embargo terhadap Vietnam ini membuka kesempatan bagi industri pertahanan di AS, terutama di bidang teknologi pertempuran maritim (maritime warfare), untuk menjadi pemasok utama persenjataan ke Vietnam. Pemerintah AS sendiri ditenggarai sudah menyiapkan 6 kapal patroli sebagai bagian dari kesepakatan paket bantuan militer AS kepada Vietnam sejumlah 18 juta dollar AS.
Vietnam kemungkinan juga akan mengganti sistem pengawasan (surveillance system) kuno yang sudah digunakan sejak era perang dingin, dengan sistem pengawasan canggih buatan AS, seperti pesawat patroli maritim P-3 Orion yang diperlengkapi radar anti-kapal selam. Itulah signifikansi AS bagi Vietnam pasca embargo dicabut.
Politik Ala Obama
Penulis yakin dalam 2 sampai 3 tahun ke depan, Vietnam akan berpaling kepada AS untuk memasok senjata dalam upayanya bersaing dengan Tiongkok di LTS. Sebagai negara yang mempunyai kepentingan besar di Asia Pasifik, salah satunya di LTS, AS menggunakan momentum pencabutan sanksi ini untuk lebih menancapkan kukunya di wilayah tersebut.
Atas dasar itulah, sulit rasanya mempercayai bahwa pencabutan sanksi militer terhadap Vietnam ini murni karena alasan normalisasi hubungan antar kedua negara. Normalisasi sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari ketika mantan Presiden Bill Clinton menormalisasi hubungan antar kedua negara pada 11 Juli 1995, ditandai dengan dibukanya Konsulat Jenderal AS di Ho Chi Minh City dan Konsulat Vietnam di San Fransisco. Obama adalah Presiden AS ketiga pasca perang yang mengunjungi Vietnam, setelah Bill Clinton (2000) dan George W. Bush (2006).
Jadi, hubungan Vietnam-AS sebenarnya memang sudah baik-baik saja sejak lama. Berbeda dengan normalisasi hubungan AS-Kuba, di mana Obama memang Presiden AS pertama yang berkunjung ke negara tersebut setelah sekitar 50 tahun kedua negara tak memiliki hubungan diplomatik.
Penulis rasa pencabutan ini memang dilakukan Obama untuk memastikan legacy dari kebijakan luar negeri AS, yaitu “US Pivot to Asia”. Dengan masa jabatan yang tinggal setengah tahun, Obama harus memastikan kepentingan AS di kawasan masih terwakili. Salah satu caranya adalah dengan memastikan Vietnam ada di sisi mereka. Sebuah politik makan “Bun Cha” (mi dingin ala Vietnam) dipinggir jalan ala Obama.
*Penulis adalah Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Paramadina
Alumnus Universitas Pertahanan Indonesia
