Categories: BakamlaHLTerbaru

TB Hasanuddin Tuntut Kemenkeu Naikan Anggaran Bakamla

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin

MNOL, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menuntut agar Kementerian Keuangan meningkatkan anggaran untuk Bakamla (Badan Keamanan Laut). Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memberantas penyelundupan di laut.

“Namun, bila anggaran Bakamla masih minim dan tidak cukup untuk menjalankan program besar pengamanan kelautan, maka hal itu ibarat jauh panggang dari api atau tindakannya bisa tidak sesuai dengan harapan,” ujar TB Hasanuddin seperti dikutip dari pers rilisnya, Jakarta, Senin (6/6).

Bakamla sendiri pada tahun 2016, hanya mendapat alokasi sebesar Rp326,2 Miliar. Sedangkan Badan Intelejen Negara (BIN) pada tahun 2015 mendapatkan sebesar Rp1.592 Triliun. Dalam APBN-P nanti Kemenkeu akan menambahkan anggaran  BIN sebesar Rp500 Miliar sehingga menjadi Rp2,092 triliun.

Dari sinilah, Politikus PDI-Perjuangan itu menilai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak mampu menterjemahkan pemikiran Presiden Jokowi saat memberikan intruksi kepada Bakamla. Padahal jelas dalam membangun visi poros maritim dunia, Bakamla menjadi lembaga vital yang mengkoordinasikan semua instansi yang berwenang di laut.

Bakamla sendiri juga dituntut untuk bertransformasi menjadi Coast Guard Indonesia sebagaimana bersama TNI AL menjadi instansi yang diakui oleh UNCLOS 1982 dalam penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional. Oleh karena itu segala keperluannya harus tercukupi, baik alutsistanya, SDM, pangkalan dan operasinya.

Selanjutnya, Anggota DPR RI asal Banten ini mencium ada udang di balik batu alias bersembunyi mafia di internal Kemenkeu. Yang mana akan terancam proyeknya bila Bakamla menjadi lembaga yang kuat di laut.

“Jika melihat anggaran Bakamla yang tak mengalami kenaikan, saya berpikir Kemenkeu tidak mendorong sedikitpun prioritas penguatan Bakamla untuk pemberantasan, penyelundupan, atau memang ada upaya oknum mafia di internal Kemenkeu yang berusaha menggagalkan upaya Presiden dalam pemberantasan penyelundupan,” pungkas TB Hasanuddin. (RM/MN)

 

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

PINP, Puncak Transformasi Pelindo dari Operator Pelabuhan Menjadi Orkestrator Logistik Nasional

Jakarta (Maritimnews) - Program Pelindo Indonesia Network Pendulum (PINP) menjadi puncak transformasi Pelindo bersama DANANTARA,…

9 hours ago

Soal Insentif PINP, Siklus Koridor Dihitung Penuh

Jakarta (Maritimnews) - Dalam skema awal soal insentif bagi pelayaran, program Pelindo Indonesia Network Pendulum…

1 day ago

Poros Jakarta–Moskow: Mengulang Kejayaan Maritim

Laksma TNI Salim hadir sebagai pembicara kehormatan dalam konferensi internasional “World Majority and the West…

2 days ago

KAMSELINDO Resmi Lantik Pengurus Periode 2026-2031, Perkuat Struktur Hingga Wilayah dan Cabang

Jakarta (Maritimnews) - Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (KAMSELINDO) resmi menetapkan dan melantik jajaran Pimpinan…

2 days ago

TPS Modernisasi Fasilitas, Throughput Ocean Going Pelindo Tembus 10,3 Juta TEUs

Surabaya (Maritimnews) - Pertumbuhan arus peti kemas internasional di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas tercatat…

4 days ago

Pasca HoA, Pelindo Godok Draf Kerja Sama PINP

Jakarta (Maritimnews) - Pasca launching Pelindo Indonesia Network Pendulum (PINP) dan menandatangani Heads of Agreement…

5 days ago