MNOL, Jakarta – Laut dan ‘jati diri’ bangsa merupakan satu kesatuan integral dalam satu tarikan nafas. Sejarawan Susanto Zuhdi, dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar di UI mengatakan adalah hal yang mustahil membicarakan sejarah Indonesia tanpa laut.
Hal di atas merupakan prolog dari Buku ‘Ketahanan Pangan dari Laut: Sea Power Perspective, My Fish My Life’ yang ditulis oleh seorang Perwira Menengah TNI AL, Letkol Laut (P) Salim. Menarik memang seorang perwira aktif yang saat ini bertugas di Sops Mabes TNI menulis tentang ekonomi kelautan dalam sudut pandang kekuatan laut (Sea Power) Indonesia.
Bicara TNI AL tentu bukan hanya perang saja, karena dalam tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP)-nya, matra bermotto Jaleveva Jayamahe ini memiliki tugas dalam pembinaan potensi maritim. Di antaranya pembinaan masyarakat pesisir dan nelayan.
Lulusan AAL tahun 1995 ini mengawali penulisannya dengan mengulas jati diri Indoensia yang notabene ialah bahari (laut). Sedangkan kata ‘Indonesia’ sendiri merupakan pemberian dan diperkenalkan orang asing. Indonesia dari bahasa latin, dari asal kata indos artinya Hindia dan nesos artinya pulau.
“Maka dari itu untuk mencapai kejayaan bangsa kita maka harus concern dengan lautnya, karena sesuai namanya, Indonesia, laut adalah jati diri kita,” terang Salim saat ditemui maritimnews di kediamannya, Kelapa Gading, Jakarta (20/7).
Dalam beberapa catatan, J.R. Logan merupakan orang yang pertama kali menggunakan kata Indonesia (1850) dan kemudian dipopulerkan Adolf Bastian dalam buku Indonesia (1884). Pada tahun 1917 pelajar Indonesia di Belanda mendirikan Indonesich Verbon van Studeerenden (Persatuan Pelajar Indonesia) dan pada tahun 1922 dibentuk Indische Verreniging (Perhimpunan Indonesia).
“Bukan saja Indonesia telah melekat pada sukma dan gerak perjalanan bangsa sejak awal abad ke-20, tetapi ia adalah sebuah konsep yang mampu mengikat dan merekatkan keragaman masyarakat kepulauan terbesar satu-satunya di dunia. Indonesia adalah sebuah ‘ideologi’ yang diperjuangkan karena ia adalah sebuah cita-cita yang diyakini dapat diwujudkan sebagai ‘rumah’ bersama menuju kesejahteraan bersama,” paparnya.
Perjalanan sejarah pada masa orde baru yang jatuh dalam konsepsi pembangunan dialektik idealistik, tidak melihat laut sebagai pilar utama dalam pembangunan Indonesia. Sehingga kondisi itu menghancurkan sendiri-sendi karakter sepi ing pamrih rame ing gawe yang menyebabkan keberhasilan fisik pembangunan era Orba, tidak disertai “transformasi sosial budaya” yang sepadan.
“Yang dibangun oleh Orba itu sama dengan apa yang dibangun VOC dalam menjajah Nusantara, yaitu dengan karakter yang menjauhkan masyarakat dari laut,” tandas penulis Buku Kodrat Maritim Nusantara itu.
Menurutnya, Orba secara sistemik telah menghabisi budaya bahari menjadi budaya daratan. “Laut tidak lagi dijadikan pusat tempat kita hidup dan mencari kehidupan, padahal jati diri kita dan demikian juga lumbung alam kita ada di sana, tetapi dijadikan sebagai sebuah “halaman asing” yang dijauhkan dari sanubari rakyat,” tegasnya.
Mantan Staf Pusjianmar Seskoal ini menyebutkan saat ini banyak sejarawan yang meyakini hal itu adalah rekayasa sistemik yang dilakukan oleh penjajah sejak kedatangan Portugis, diteruskan zaman VOC dan disempurnakan distorsinya di era Orba hingga Reformasi sekarang ini.
Konsep pembangunan kita saat ini secara fisik hanya mengarah pada modernisasi dan materialisme, tetapi mental tetap dibiarkan agraris dengan sanubari alam mistis. Adanya mental klenik dan mistis turut mewarnai pembangunan era ini yang kemudian menjelma menjadi bentuk pengelolaan laut dengan “hati daratan”.
“Tanpa disadari hal itu menyebabkan kesadaran semesta bangsa Indonesia jadi kerdil dan meremehkan laut,” selorohnya.
Ungkap Pamen TNI AL yang kerap memberikan seminar ini, dengan kondisi geografis kepulauan Nusantara, maka laut yang dalam kenyataannya mengambil porsi lebih besar hendak dimaknai sebagai penghubung.
“Paradigma ini secara psikologis, akan membuat keberadaan kita yang tersebar di pulau-pulau, seolah-olah menjadi sesuatu yang saling terpisah, dan lama-lama ingin “memisahkan” diri dari negara kesatuan NKRI,” ulasnya.
Otonomi daerah yang kebablasan sekarang ini, dianggapnya telah terbukti membawa kita ke pemikiran kedaerahan. Sungguh tragis, karena sesungguhnya memang inilah yang diinginkan oleh bangsa lain yang ngiler melihat potensi bumi dan laut Indonesia.
“Dalam uraian buku ini, kita juga menemukan indikator ke-ngiler-an bangsa-bangsa barat yang bernafsu menggagahi NKRI, dan telah sampai ke meja DPR kita yang mulia. Karena terbukti lebih dari 80,2 % produk Undang-undang di DPR sarat titipan kepentingan asing,” pungkasnya.
Di akhir penguraiannya, Salim mengimbau agar untuk lebih jelasnya lihat selengkapnya dalam buku ini. Yang rencananya akan di-launching pada 17 Agustus 2016 mendatang sebagai kado Ulang Tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-71. (Tan)
