MNOL, Jakarta – Sebagai tindak lanjut dari hasil Pertemuan Training MOU ke-9 antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Maritime and Port Authority of Singapore (MPA Singapura)di Singapura pada tanggal 10-11 Desember 2015 yang lalu, kedua belah pihak sepakat menyelenggarakan beberapa program pelatihan/training course, salah satunya adalah Workshop on Bunkering yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 29 – 30 Agustus 2016 di Hotel Redtop Jakarta.
Dalam pelaksanaannya, workshop tersebut menghadirkan Trainer dari MPA Singapura, Mr. Muchamed Elfian bin Harun yang akan berbagi pengetahuan tentang prosedur dan tata cara pengisian bahan bakar, kondisi pasar bunker, supply chain, pembeli dan pemasok, kegiatan bunkering, proses pembelian bahan bakar, termasuk standar bunkering internasional untuk kualitas dan kuantitas. Selain itu, MPA trainer juga akan memberikan informasi dan pengalaman terkait praktik bunkering di Singapura serta hal-hal administrasi dan pengaturan fasilitas bunkering yang dilakukan Singapura.
Kegiatan workshop dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Sub Direktorat Patroli dan Pengamanan, Kolonel Laut (P) Sugiharno Andreas, disampaikan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya seperti minyak, gas, timah, emas dan perak.
Sumber daya alam yang melimpah membuka peluang dan kesempatan perdagangan bagi Indonesia di dunia internasional, sehingga aktivitas pelayaran menjadi salah satu sarana kegiatan perdagangan masyarakat Indonesia yang utama.
Sebagai upaya mendukung perkembangan industri pelayaran tersebut, lanjut Tonny, hal konkret yang dilaksanakan adalah dengan mendukung pelayanan kegiatan bunkering atau pengisian bahan bakar. Namun kegiatan bunkering di Indonesia masih didominasi untuk melayani kebutuhan domestik serta melayani transportasi antar pulau-pulau.
“Kapal-kapal asing masih enggan untuk melakukan kegiatan bunker di pelabuhan Indonesia, karena harga bunker di dalam negeri terlalu tinggi dibandingkan dengan bunker di pelabuhan lainnya, sehingga mayoritas kapal asing lebih memilih bunker di Pelabuhan Singapura atau Malaysia” kata Tonny.
“Hal ini tentunya sangat disayangkan, mengingat potensi peluang pasar bunker di Indonesia cukup besar mencapai 2,5 juta kilo liter per tahun,” lanjutnya.
Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan ikut mendukung pertumbuhan industri bunker nasional melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
Diharapkan melalui workshop ini, semua peserta yang berasal dari perwakilan kantor pusat Ditjen Hubla, Kantor Syahbandar Utama, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I, II, dan III dapat berpartisipasi aktif dan memberikan perhatian penuh atas materi yang diberikan sehingga dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai kegiatan bunkering. (Bayu/MN)
