MNOL, Jakarta – Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) Laksamana Muda TNI Arusukmono Indra Sucahya, S.E, M.M dalam pemaparannya saat membuka seminar Forum Group Discussion (FGD) di Hall B, Gedung R.E Martadinata, Seskoal, Bumi Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (20/09) menyatakan pentingnya Maritime Domain Awareness (MDA) bagi peran Indonesia selakau stabilisator kawasan.
Seminar yang mengangkat topik “Maritime Domain Awareness dan Tantangan Keamanan Maritim di Kawasan Regional”, ini menghadirkan 4 orang panelis yaitu Laksda TNI (Purn) Ir. Budiman Djoko Said, M.M, Kadisminradmil Babinkum TNI Kolonel Laut (KH) Riza Yasma, S.H, M.P.A, Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI Kolonel Laut (P) Arief Meidyanto dan Kepala Prodi Ketahanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan, Kemenhan RI Kolonel Laut (KH) Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.M., M.Si., dengan moderator Kepala Perpustakaan Seskoal Letkol Laut (KH) Riduan, S.Ag, M.M.
MDA dianggap penting mengingat peranannya dalam pembangunan negara maritim di tengah visi poros maritim dunia. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM) Laksda TNI (Purn) Ir. Budiman Djoko Said, M.M dalam penjelasannya.
Menurutnya, berbicara maritim itu berbicara domain maritimnya yang intinya berada di masalah pengelolaan maritim terkait pelabuhan, SDA dan masalah pertahanan serta keamanannya.
“China sudah dari puluhan tahun yang lalu mengembangkan pengelolaan terhadap domain maritimnya, kita baru-baru ini saja waktu Pak Jokowi menjadi presiden,” ujar Budiman.
Mantan Danseskoal tahun 2000 itu juga menuturkan bahwa domain maritime di Indonesia saat ini masih mengalami kesemrawutan dalam pengelolaannya. Hal mengingat masih banyaknya tumpang tindih kelembagaan dan peraturan di bidang maritim.
Selanjutnya, dia juga memaparkan soal belum memilikinya strategi maritim yang komprehensif dan baku.
“Omong kosong kalau kita mau mengerjakan sesuatu itu tanpa strategi, maka yang terjadi dalam bicara maritim yang hanya ngawang-ngawang saja,” selorohnya.
Strategi tersebut kemudian diturunkan menjadi strategi nasional untuk keamanan maritim dan strategi pertahanan maritim yang dilaksanakan baik dalam masa damai maupun dalam kondisi perang.
“Jadi peranan TNI AL dan coast guard di sini jelas. Nah kita juga belum tahu apa yang menjadi coast guard di Indonesia, baik Bakamla maupun KPLP keduanya sama-sama memiliki peran,” tegasnya.
Sementara itu, Kadiskumdangham Babinkum TNI Kolonel Laut (KH) Riza Yasma, lebih menjelaskan soal kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan. Khususnya terkait kasus perompakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.
“Menjadi perhatian internasional ketika kasus bajak laut dan perompakan kerap terjadi di wilayah ini, maka dari itu kami dari Mabes TNI turut menggagas adanya patroli bersama di Perairan Sulu,” ungkap Riza.
Hal itu dimaksudkan agar terjadinya pertukaran informasi dan intelijen. Baik Standar Operational Procedure (SOP) maupun framework dari kerja sama trilateral itu juga telah dirancang oleh delegasi ketiga negara.
Sedangkan pembicara berikutnya, Kolonel Laut (P) Arief Meidyanto yang menjabat Kepala Informasi Hukum dan Kerjasama Bakamla RI, menjelaskan soal Bakamla Integrated Information System (BIIS) dan ASEAN Integrated Information System (AIIS) sebagai Sarana Pendeteksi Dini (SPD) untuk keamanan maritim.
“Keamanan maritime terkait dengan adanya MDA, karena memerlukan solusi, data dan informasi dari berbagai instansi. Kalau tidak ada MDA maka ego sektoral di masing-masing lembaga dan negara semakin tinggi yang akan menghambat system informasi terintegrasi,” terang Arief.
Pembicara terakhir yakni Kepala Prodi Ketahanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan, Kemenhan RI Kolonel Laut (KH) Dr. Ir. Abdul Rivai Ras membahas soal MDA yang dikaitkan dengan kelembagaan keamanan maritim.
Dia merujuk kepada sinergisitas kelembagaan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat soal penanganan keamanan maritim.
“Coast guard di Amerika tadinya juga berada di Departemen Perhubungan Laut, saat ini berada di bawah Dewan Keamanan Nasionalnya. Hal itu masih sangat rumit diterapkan di Indonesia saat ini,” kata Rivai.
Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Maritim (Pusjianmar) Seskoal itu mengahsilkan pentingnya MDA dalam perjalanan poros maritim dunia, yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Seminar sehari ini dihadiri Koorsahli Kasal yang juga adalah Direktur Operasional Satgas 115 KKP Laksamana Muda TNI Didik Wahyudi, S.E, Danguskamlabar Laksma TNI Mohamad Ali, Para Pejabat Utama Seskoal dengan para peserta kotama-kotama wilayah Jakarta serta Perwira Siswa (Pasis) Dikmatra 3 TNI AL angkatan ke-7 TP 2016. (Tan)
