Tingkatkan MDA, Bakamla terus Bangun Sistem Informasi Terintegrasi

MNOL, Jakarta – Kepala Pusat Informasi Maritim Bakamla RI, Kolonel Laut (P) Arief Meidyanto menuturkan Indonesia yang tergabung dalam ASEAN dan memiliki perbatasan dengan 10 negara (3 batas darat dan 7 batas laut) memerlukan Maritime Domain Awareness (MDA) untuk mewujudkan keamanan maritimnya.

Hal itu disampaikan saat menjadi pemateri dalam acara Focus Discusion Grup (FGD) bertajuk ‘Maritime Domain Awareness dan Tantangan keamanan Maritim di Kawasan Regional’ yang diselenggarakan oleh Pusjianmar Sekoal di Seskoal, Cipulir, Jakarta, (20/9/16).

Menurutnya, Bakamla Integrated Information System (BIIS) dan ASEAN Integrated Information System (AIIS) sebagai Sarana Pendeteksi Dini (SPD) memerlukan sinergisitas yang tinggi baik antar instansi dalam lingkup NKRI maupun di luar NKRI (lintas negara).

“Keamanan maritim terkait dengan adanya MDA, karena memerlukan solusi, data dan informasi dari berbagai instansi. Kalau tidak ada MDA maka ego sektoral di masing-masing lembaga dan negara semakin tinggi yang akan menghambat sistem informasi terintegrasi,” terang Arief.

Kebutuhan itu tentu terkait dengan makin meningkatnya ancaman di laut sehubungan dengan maraknya aksi kelompok Abu Sayyaf di Perairan Sulu yang merupakan perbatasan dari tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Maka dari itu, lanjut Arief penguatan sistem informasi terintegrasi menjadi kebutuhan utama dalam peran Indonesia yang mengusung visi poros maritim dunia dan sebagai stabilisator kawasan.

Selanjutnya soal perencanaan infrastruktur di batas-batas laut antar negara juga diperlukan, seperti pemasangan Ais Terrestial pada wilayah-wilayah dekat pantai di tiap perbatasan.

“Ada beberapa persyaratan seperti ketinggian tower minimal 15 meter dan sarana kecepatan jaringan internet minimal 128 kbps,” terang Arief.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, sumber daya listrik di wilayah itu juga harus mencapai 450 watt dan tersedia para petugas pemantauan.

“Dengan memasang Ais Terresterial ini maka jangkauannya akan lebih luas dan mampu mendeteksi para pengguna pelayaran di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga,” ungkapnya.

Menurutnya, hal itu sama dengan negara-negara Uni Eropa dan Asia Pasifik yang tergabung dalam organisasi maritim, seperti Crimario (Critical Maritime Routes on the Indian Ocean) melalui proyeknya berusaha membangun beberapa Information Sharing Center (ICS) di negara-negara sepanjang Samudera Hindia.

“Pembangunan ICS ini bertujuan untuk mengamankan jalur pelayaran perdagangan mereka ke negara-negara Eropa, di mana 90 persen hasil perdagangannya dibawa melalui transportasi laut. Mereka butuh keselamatan dan keamanan dari ancaman pembajakan dan ancaman-ancaman lainnya,” kupas Arief.

Hal tersebut betapa pentingnya infrastruktur pusat informasi maritim yang memadai agar terjadi pengamanan dan penjagaan keselamatan jalur pelayaran dunia.

“Infrastruktur keamanan maritim itu mutlak diperlukan di perairan yurisdiksi kita dan perairan regional agar tidak terulang lagi kasus-kasus perompakan yang sering terjadi belakangan ini,” pungkasnya. (Tan)