Seminar Maritim Seskoal, Mengulas Peran Indonesia dan Filipina dalam Meredam Konflik LCS

MNOL, Jakarta – Eskalasi konflik Laut China Selatan (LCS) yang semakin memanas sejak sewindu terakhir menjadi sorotan dunia internasional yang kabarnya tak kalah panasnya dengan Timur Tengah. Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Seskoal) dalam memperingati hari jadinya yang ke-54 menyelenggarakan Seminar Maritim Internasional bertajuk ‘South China Sea Dispute: Strategy Impact For Regional Maritime Security’ di Aula Yos Sudarso, Seskoal, Jakarta, (24/11/16).

Pada sesi pertama, seminar tersebut menghadirkan Profesor Jamie B. Naval dari University Philipine Diiliman (UPD), Filipina dan Deputi I Kemenko Maritim Arif Havas Oegroseno yang membahas peran pemerintah kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan.

Menurut Profesor Jamie B. Naval perdagangan yang melintasi LCS per tahunnya mencapai 5,3 triliun USD. Sehingga hal ini menjadi area perebutan dari negara-negara besar termasuk China yang mengklaim lewat Nine Dashed Line.

“Hal inilah yang menjadi pertimbangan Amerika Serikat dalam menjaga kebebasan pelayaran di wilayah tersebut karena jalur ini lintasan utama perdagangan dunia yang menjadi jembatan antara kawasan timur dan tenggara Asia,” ujar Jaime dalam paparannya.

Selanjutnya, Jamie menyorot kekayaan sumber daya alam yang besar di LCS, yang diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas sebesar 11 miliar barel.

Kendati ia menerangkan sebagian besar cadangan migas di LCS tidak berada di lokasi yang menjadi daerah konflik antar negara, melainkan kebanyakan berada di wilayah pantai sekitar LCS, namun bukan berarti konflik semakin mereda.

“Jumlah tersebut hanya sebanding dengan 6 bulan nilai impor minyak China. Adapun secara keseluruhan cadangan gas di kawasan ini berjumlah sebanding dengan permintaan gas China selama 28 tahun,” bebernya.

Sementara klaim Vietnam di LCS hanya memiliki kandungan 20 TCF gas atau sebanding dengan permintaan gas China selama 3 tahun, bahkan hitungan Filipina lebih kecil lagi yakni sebesar 4.0 TCF.

Filipina sendiri sudah memperjuangkan haknya melalui forum Arbitrase Internasional yang menuai hasil positif. Akan tetapi, sejauh ini China masih belum menerima keputusan tersebut.

Dapat disimpulkan, konflik di LCS bukan hanya faktor kandungan SDA-nya saja melainkan banyak faktor yang mendorong terjadinya kekisruhan di area yang dahulunya diklaim sebagai wilayah kekuasaan imperium China tersebut.

Sedangkan Deputi I Kemenko Maritim, Arif Havas Oegroseno lebih menjelaskan mengenai peran Indonesia yang merupakan stabilisator kawasan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktifnya.

“Kita lebih menjaga hubungan antara negara ASEAN dan kita menegaskan peran kita,” ujar Havas.

Meskipun ia mengakui membangun kemitraan dan hubungan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang memiliki latar belakang sejarah dan politik yang berbeda merupakan langkah yang berat mengingat organisasi ini sedang bertransformasi ke dalam tahap penguatan konsolidasi.

“Ya memang membina hubungan di ASEAN memang tidak mudah, di Uni Eropa saja berantakan Inggris keluar. Tetapi faktanya sejauh ini ASEAN sudah menunjukan perannya dalam menjaga perdamaian kawasan,” ucapnya lagi.

Lebih lanjut, mantan Dubes RI untuk Belgia ini menuturkan dalam kebijakan maritim Indonesia memiliki lima pilar pembangunan, yakni budaya, ekonomi, infrastruktur, diplomasi dan pertahanan. Sehingga kepentingan Indonesia hanya terkait pada program pembangunnan tersebut.

Kemudian ketika ditanya soal naiknya Donald Trump di Amerika Serikat terhadap situasi keamanan di LCS, Havas menyatakan belum dapat membaca arahnya.

“Ya memang belum ada keterangan resmi dari Menlu-nya. Jadi masih belum clear. Dilihat dari kampanyenya hingga saat ini juga belum ada engagements dari presiden terpilih,” pungkasnya.

Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Arif Badrudin bertindak sebagai moderator dalam sesi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Ranai yang berada di Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang menjadi persinggungan dari adanya konflik tersebut. (Tan/MN)