Manuver Menko Maritim ke Rumah Ketua MUI, jangan Abaikan Masalah Maritim

MNOL, Jakarta – Kunjungan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan ke rumah ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin tadi malam, Rabu (1/2/17) menjadi bab kontroversi di sejumlah kalangan. Pasalnya, kunjungan yang didampingi oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Tedy Lakhsmana dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Iriawan tersebut membawa pesan politik dan keamanan Ibukota.

Menurut peneliti dari Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS) Ari Setiyanto, langkah Luhut selaku Menko Maritim yang memiliki tupoksi terkait kemaritiman dianggap kurang tepat dan berlebihan. “Menko Maritim kan seharusnya membawahi Kementerian Pariwisata, Perhubungan, Kelautan Perikanan dan ESDM, kok ini jadi urusi masalah keamanan,” ujar Ari.

Tak dipungkiri, ramainya jagad media sosial pasca sidang Ahok di Jakarta (31/1), membuat geger warga Jakarta khususnya dan nasional pada umumnya. Di persidangan tersebut, Ahok menuduh KH Ma’ruf Amin telah berbincang dengan mantan Presiden SBY berdasarkan berita di media.

Dengan kata lain perbincangan itu bisa disadap atau diketahui oleh Tim Kuasa Hukum Ahok. Sehingga publik merespons Tim Kuasa Hukum Ahok memiliki peran layaknya Badan Intelijen Negara (BIN).

Pernyataan Ahok tersebut juga mengundang respons Cikeas, di mana SBY langsung menggelar konferensi pers, Rabu (1/2/17) di Wisma Proklamasi. Suasana gaduh yang menimpa Ibukota pun bertambah usai SBY memberikan pernyataan pada kesempatan itu.

Sambung Ari seharusnya kalau menyangkut masalah politik dan keamanan dalam negeri bisa diurus oleh Menko Polhukam yang kini dijabat oleh Wiranto. Sementara Indonesia dengan visi poros maritim dunia-nya, masih diselimuti oleh segudang permasalahan maritim.

“Kalau pembahasannya terkait Tol laut atau masalah dwelling time dengan KH Ma’ruf Amin mungkin sah-sah saja. Atau masalah single agency multi task yang sekarang dipegang oleh Bakamla dan masih banyak masalah lain menyangkut kemaritiman Indonesia,” terang lulusan S2 Diplomasi Pertahanan Unhan tersebut.

Kendati Luhut menepis bahwa kunjungan itu hanya bersifat silaturahmi tetapi publik tetap mengaitkan kunjungan itu bukan kunjungan biasa mengingat makin panasnya suhu perpolitikan Jakarta. Terlebih pasca Sidang Ahok, Selasa (31/1) lalu.

“Sangat tidak mungkin menurut saya kalau itu hanya sekadar silaturahmi. Ya saya setuju kalau Pak Luhut memiliki itikad untuk mengademkan suasana, tetapi itu alangkah lebih tepatnya dilakukan oleh Menko Polhukam. Dan apalagi didampingi oleh Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya yang tidak memiliki hubungan fungsional langsung kepada Menko Maritim,” pungkasnya.

Akhirnya rakyat tetap menjadi korban di tengah pertempuran besar ini yang berbalut Pilkada DKI Jakarta. Intinya semua pihak harus mampu menahan diri dan menjalankan perannya sesuai Tupoksinya masing-masing. (An/MN)