Bahas Implementasi UU N0 7/2016, Dispotmar dan HNSI gelar Sarasehan
Foto Bersama: Ketua HNSI, Aspotmar dan Sekjen KKP
MNOL, Jakarta – Dinas Pembinaan Potensi Maritim (Dispotmar) TNI AL dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyelenggarakan Sarasehan Nasional HNSI di Wisma Elang Laut, Jl Diponegoro No.48, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/05/17). Sarasehan itu merupakan bentuk komitmen kedua instansi dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia melalui kesejahteraan nelayan.
Kegiatan yang mengambil tema ‘Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dalam Rangka Percepatan Industri Perikanan’ ini diselenggarakan untuk mendiskusikan dan mengkaji masalah, implementasi dan kecapaian dari UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
Selain itu juga membahas Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Perpres Nomor 3 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Kedua aturan turunan itu dikeluarkan dengan maksud untuk menjalankan amanat dalam UU No 7/2016.
Guna memahami peta masalah dan persoalan mendasar yang terjadi di sektor kelautan dan perikanan, industri perikanan nasional, dan persoalan yang dihadapi nelayan diperlukan formulasi konkret.
Oleh karena itu, kedua instansi ini dengan mengajak stakeholder lainnya untuk bergotong royong menyusun formulasi dalam rangka mencapai kesejahteraan nelayan.
“Sarasehan ini intinya bertujuan untuk memahami permasalahan dalam implementasi UU Nomor 7 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 7 Tahun 2016 di lapangan dan mendiskusikan kecapaian dari UU dan Inpres tersebut,” kata Ketua Umum HNSI Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. H. Yusuf Solichien M., MBA, Ph.D dalam sambutannya.
Lebih lanjut Purnawirawan Bintang Dua Marinir itu mengatakan, indikator keberhasilan program pemerintah dalam percepatan pembangunan industri perikanan nasional bila kesejahteraan nelayan meningkat.
“Hasil sarasehan ini diharapkan dapat menjawab bagaimana nelayan dapat berperan secara optimal dalam upaya percepatan industri perikanan nasional,” tandasnya.
Sementara itu pada Keynote Speech Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) yang dibacakan oleh Aspotmar Kasal Mayjen TNI (Mar) Tommy B. Natanegara mengatakan kondisi nelayan indonesia saat ini yang masih di bawah garis kemiskinan tidak terlepas dari kurangnya pendidikan dan ketertinggalan teknologi perikanan.
“Kebijakan pemerintah saat ini terasa memberatkan nelayan, namun itu hanya sementara karena tujuan utama pemerintah adalah mensejahterakan Nelayan dalam jangka panjang dengan menjaga sumber daya alam,” papar Kasal.
Berikutnya, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Syarif Hidayat, menjelaskan, selama ini ada 3 (tiga) strategi yang sudah diterapkan pemerintah dalam mendorong industri perikanan. Yakni kedaulatan, keberlanjutan termasuk hal keberlanjutan profesi nelayan serta peningkatan kesejahteraan nelayan itu sendiri.
Menurutnya, saat ini juga ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi pemerintah dalam mendorong industri perikanan nasional. Yang pertama infrastruktur bisnis perikanan harus terus dibangun dan perizinan kapal nelayan lokal dipermudah.
Acara dihadiri sekitar 250 perserta terdiri dari para pejabat TNI AL, pimpinan dan staf Kemenko Kemaritiman, Kementrian Kelautan dan Perikanan, anggota Komisi IV DPR RI, Perwira Staf TNI AL dan Pasis Seskoal, perwakilan Nelayan se Indonesia dan para akademisi dari berbagai Universitas.
(Adit/MN)
