BPK RI menjelaskan bahwa salah satu penyebab lahirnya predikat tersebut adalah hasil dari pemeriksaan atas pengadaan 750 kapal untuk para nelayan, yang mana jika didasarkan pada aturan yang ada, pengadaan itu seharusnya selesai sesuai tahun buku yaitu pada 31 Desember 2016.
Pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman mengedepankan konsep “Poros Maritim Dunia” dan “Tol Laut”. Selain itu Presiden Joko Widodo juga sudah menandatangani Perpres No.16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
ISIS telah membangun jaringan secara global dan selama ini membentuk sel-sel jaringan di berbagai negara yang siap untuk dikomando melakukan serangan di berbagai tempat yang mereka targetkan.
MNOL, Jakarta – Mengatasi antrian truk petikemas di pelabuhan Tanjung Priok, jelas membutuhkan kantong parkir. Lokasi buffer parkir truk harus…
Budayawan sekaligus ulama serta tokoh masyarakat Emha Ainun Najib akhirnya harus berbicara maritim di kediamannya di Bantul, Yogyakarta.
Dalam buku itu, solusi untuk mengembalikan kejayaan maritim bangsa Indonesia hanya dengan Dekrit guna mengembalikan kedudukan Pancasila dan UUD 45 dengan benar.
MNOL, Jakarta – Menindaklanjuti informasi masyarakat setempat, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan…
MNOL, Jakarta – Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. menerima kunjungan Royal Thai Embassy yang dilaksanakan oleh Capt.…
MNOL, Jakarta – Pasca kejadian ledakan bom bunuh diri di kawasan Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur, jajaran Polres Pelabuhan Tanjung…
MNOL, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) segera melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan…
