Reklamasi Teluk Jakarta Dibatalkan, Kredibilitas Indonesia akan Menurun

Menko Luhut

MNOL, Jakarta – Menko bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan mengingatkan terkait proses reklamasi Teluk Jakarta jika dibatalkan maka kredibilitas pemerintah bakal dipertanyakan. Soalnya, reklamasi ini menyangkut beberapa presiden Indonesia sebelum Joko Widodo.

“Keppresnya itu dibuat oleh Presiden Suharto, pulau-pulau tersebut sudah dibagi-bagi oleh Pak Harto tahun 1995. Kemudian 2008 Keppres nya itu dari Pak SBY, Pak Jokowi sebenarnya hanya mengeksekusi,” katanya pada acara temu wartawan di Kemenko bidang Kemaritiman, pada Selasa (23/5).

Kemudian jika tiba-tiba diberhentikan maka kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional dan investor akan menurun. Hal itu pun akan berimplikasi ke masalah-masalah lainnya.

“Nah kalau tiba tiba diputuskan di depan ini, nanti kredibilitas pemerintah ini di mana. Tetapi, kalau ada yang salah ya kami perbaiki ramai-ramai. Orang sudah berinvestasi tiba-tiba dibunuh. Mana percaya orang kepada negeri kita nanti?” tandas Luhut.

Dari segi hukum, Menko Luhut mengatakan mungkin akan ada konsekuensinya. Pasalnya kita sebagai negara hukum, tetntunya para pengembang nanti akan menuntut jika reklamasi dibatalkan.

Ia menambahkan reklamasi sudah dilakukan sejak dulu, dan memberi contoh, Ancol adalah salah satunya. Kebutuhan akan air bersih juga membuat reklamasi perlu dilakukan karena waduk Jatiluhur hanya mampu memasok 30% dari kebutuhan air bersih Jakarta.

Menko Luhut mengatakan, menurut studi Bappenas penurunan muka tanah di Jakarta diramalkan akan lebih cepat dari yang diperkirakan. Aliran sungai akan melawan gravitasi laut, sehingga aliran air akan kembali ke daratan. Ditambah lagi pemanasan global akan terus berjalan, dan menurut mereka benar karena banyak pulau-pulau karang kita itu sudah terendam.

Pemerintah masih melakukan studi lanjutan secara komprehensif dengan Kementerian PUPR dan Kementerian LHK untuk betul-betul kita menghindari kesalahan sekecil apapun dari proyek ini.

“Sekarang kita menghadapi masalah rob ini, penetrasi 20 kilo meter itu tidak bisa kita hindarkan, karena itulah kami juga masih berpacu dengan waktu. Selesai lebaran kami akan umumkan (hasil kajiannya). Kalau ada yang ingin ditanyakan datang saja.Tidak ada yang kami sembunyikan. Kami juga manusia bisa salah, kalau salah kami juga perbaiki, “pungkasnya.
(Adit/MN)

maritimnew

Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Share
Published by
maritimnew

Recent Posts

Nataru 2025/26, Pelabuhan Priok Hadirkan PIJAR

Jakarta (Maritimnews) - Kolaborasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) antara PT Pelindo Regional…

2 days ago

Refleksi Akhir Tahun, ISI Usung Visi Jadi Think Tank Teratas

Selain mengusung beberapa agenda seperti visi menjadi lembaga Think Tank teratas di Indonesia, acara juga…

6 days ago

Pelabuhan Tanjung Priok Siap Layani Arus Penumpang Nataru 2025–2026

Jakarta (Maritimnews) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelindo Regional 2 Tanjung Priok menyatakan kesiapan penuh…

7 days ago

Pengamat Keamanan Maritim Tekankan Pentingnya Keamanan Maritim sebagai Pilar Strategi Diplomasi Biru Indonesia

MN, Jakarta - Setelah meratifikasi Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) atau Keanekanragaman Hayati di Luar…

1 week ago

Nataru 2025 – 2026, SPMT Pastikan Pelayanan Optimal

Medan (Maritimnews) - Subholding PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) memastikan seluruh layanan terminal di berbagai…

1 week ago

AHY Tinjau Pelabuhan Priok Hadapi Nataru 2025 – 2026

Jakarta (Maritimnews) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau…

1 week ago