MN, Jakarta – Boleh jadi janji Presiden Joko Widodo saat dilantik pada 20 Oktober 2014 silam untuk tidak memunggungi laut berkaca pada kiprah negara yang satu ini. Republik Rakyat China (RRC) yang menyandang sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia ini pada akhir era 90-an sudah concern terhadap pemanfaatan laut.
Entah ada hubungan apa Presiden Joko Widodo dengan China, yang pasti trend di setiap negara maju memasuki era abad 21 ini bergeser kepada kemaritiman. Kini setiap negara maju tengah berlomba-lomba menonjolkan Maritime Domain Awareness-nya, dan tentunya negara asal Mao Tse Tung ini bisa dibilang yang paling pesat perkembangan maritimnya.
Berdasarkan catatan pengamat maritim Siswanto Rusdi yang saat ini sedang berada di Tianjin, China, berpaling ke laut merupakan pilihan logis bagi China agar bisa tetap bertahan dan memberi makan penduduknya yang banyak itu.
Namun menurutnya hal ini tidak berarti Negeri Panda ini tidak memanfaatkan lautannya di era sebelumnya. Karena konsep China Overseas sudah mulai dicanangkan sebelum dekade 90-an.
“China sampai pada keyakinan bahwa laut adalah penyelamat dan masa depan mereka setelah melihat kerusakan lingkungan hidup yang parah yang diakibatkan oleh pembangunan besar-besaran pada era 70-an hingga 90-an,” ujar Siswanto di Tianjin (2/7).
Hal tersebut ia ulas juga dalam sebuah catatan di akun facebook-nya. Direktur Namarin itu berada di Negeri Tirai Bambu dalam rangka persiapan SEANET (Southeast Asia Network for Education and Training) yang membahas isu-isu terkait UNCLOS.
“Orang China adalah orang yang melek lautan. Sedikit contoh soal tingkat konsumsi ikan dan berbagai bahan pangan samudera lainnya yang terhitung tinggi di dunia,” ulasnya.
Masih kata Siswanto, wisata bahari dengan berekreasi ke pantai juga menjadi kegiatan favorit orang China. Akibatnya, pantai-pantai di seantero China ditelan oleh jutaan manusia setiap minggu atau hari libur besar.
Tidak jelas kapan tepatnya China menggeser orientasinya ke lautan. Yang pasti, jauh sebelum Belt and Road Initiative diluncurkan. Dengan pergeseran tadi, kini sektor maritim China menyumbang 60 persen dari total GNP. Sektor ini juga memberi makan 41 persen dari total jumlah penduduk.
Sektor maritim China adalah kota-kota pantai/pesisir mereka seperti Tianjin, Shanghai, Qingdao, dll. Namun, jumlah kota pesisir ini tidak banyak, hanya 14 persen dari total wilayah China.
Jika diurai lebih jauh lagi, ada benang merah sejarah antara hubungan China yang kini berpaling ke laut dengan kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) yang sebelumnya bernama One Belt One Road (OBOR).
“Memang banyak tanda Tanya apa maksud kebijakan kontroversial yang dijalankan oleh Presiden Xi Jinping ini,” imbuh Siswanto.
“Hanya menyoba mengingatkan kembali bahwa BRI terdiri dari dua elemen yakni Silk Road Economic Belt dan 21st-century Maritime Silk Road,” jelasnya lagi.
Siswanto menjabarkan bahwa istilah yang pertama mengacu kepada jaringan konektivitas modern di atas Jalur Sutra klasik. Sementara, yang kedua merujuk kepada ekspedisi armada niaga China, juga dilakukan selama masa klasik, yang dipunggawai oleh Laksamana Cheng He.
“Jika kini kita menyebut Jalur Sutera Maritim abad 21, maka itu adalah menapaktilasi rute yang ditempuh oleh sang Laksamana Cheng He,” pungkasnya.
Bersama Guru Besar ITS, Prof Daniel Rosyid, Siswanto menjadi utusan yang mewakili Indonesia dalam forum tersebut. Rencananya forum itu akan digelar di Tianjin, China pada 3-7 Juli 2017.
(Adit/MN)
