Pangarmabar tegaskan Soal Kedaulatan NKRI terkait Penamaan Laut Natuna Utara

MN, Jakarta – Masalah kedaulatan maritim dan penegakan hukum di laut seakan tak pernah habis seiring berjalannya visi poros maritim dunia untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang besar dan berwibawa. Peranan Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) pun terbilang cukup strategis dalam pencapaian itu.

Kiprahnya dalam menegakan kedaulatan maritim di perairan Indonesia wilayah barat sangat tinggi. Selama ini, Koarmabar konsisten melindungi laut yurisdiksi Indonesia di wilayah barat di mana terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan beberapa area perbatasan dengan negara lain.

Penangkapan terhadap kapal ikan asing (KIA) tanpa dokumen yang lengkap dan tergolong sebagai tindakan illegal fishing sering dilakukan oleh Kotama TNI AL bemotto Ghora Vira Madya Jala ini. Tak hanya itu, berbagai bentuk pelanggaran di laut seperti penyelundupan  dan sebagainya juga sering digagalkan sebagai bagian dari tugasnya dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dalam lingkungan strategis di kawasan mengingat semakin panasnya eskalasi konflik di Laut China Selatan (LCS), Koarmabar juga mendukung upaya pemerintah dalam penegakan kedaulatan maritim NKRI. Salah satunya soal penamaan Laut Natuna Utara yang sempat direspons oleh pihak Beijing.

“Itu laut kita, ya mau kita namain apa terserah kita. Kalau laut orang yang kita namain baru itu tidak boleh. Sama saja seperti jalan keluarga di rumah anda mau kita namakan apa ya terserah kita. Jadi intinya seperti itu,” ujar Panglima Komando Armada Kawasan RI Wilayah Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos saat ditemui di ruang kerjanya di Mako Koarmabar, Jakarta (28/7).

Menurutnya, penamaan itu sudah melalui proses kajian yang lama dan melibatkan beberapa kementerian dan stakeholder maritim. Sehingga mantan Kadishidros ini menyebut proses tersebut tidak instan dan seketika langsung diumumkan perubahan nama.

Sehingga hal itu tentunya akan menambah bargaining politik kita di kawasan terutama dalam mengamankan wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Landas Kontinen Indonesia yang juga sudah diatur di hukum internasional. Pasalnya, di area ini kerap dilakukan praktik illegal fisihing oleh negara-negara tetangga.

“Jika kita tidak melakukan penamaan laut kita sebagai bentuk penegasan kedaulatan, bisa-bisa nanti laut kita diklaim oleh negara lain,” ucapnya dengan lugas.

Sejak tahun 2009, China sudah mengumumkan nine dashed line di kawasan tersebut sebagai bagian dari traditional fishing fround-nya sejak masa kedinastian. Bukan tidak mungkin ZEE dan Landasan Kontinental kita bisa menjadi bagian dari klaim tersebut.

Hal itu ditandai dengan adanya pengawalan Coast Guard China terhadap nelayannya yang masuk ke area tersebut. Sehingga pernah terjadi insiden dengan kapal pengawas perikanan dan TNI AL terkait hal itu.

Bahkan baru-baru ini, kantor Berita Reuters juga merilis tindakan TNI AL dalam hal ini Koarmabar telah melakukan penembakan terhadap empat nelayan Vietnam di zona tersebut. Dengan tegas, Pangarmabar membantah berita tersebut. Ia menyatakan, pihaknya hanya melakukan penembakan peringatan untuk mengusir kapal nelayan Vietnam di area yang menjadi territorial kita.

“Kapal kita (KRI Wiratno-379) telah mendeteksi adanya 2 KIA Vietnam pada posisi 4 Nm yang masuk ke wilayah perairan landas kontinen Indonesia dan pada saat didekati, tiba-tiba kedua KIA Vietnam tersebut melaksanakan penggelapan. Sehingga kapal kita berhasil melakukan pengusiran terhadap kedua KIA Vietnam itu,” tegas Pangarmabar.

Keamanan Perbatasan

Kemudian terkait penguatan perbatasan, Pangarmabar menjelaskan soal Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilakukan di Natuna.  Lulusan AAL tahun 1987 ini menyatakan soal adanya pembangunan pangkalan aju di Ranai, Natuna.

“Natuna akan kita jadikan pangkalan aju baik untuk darat, laut dan udara. Sudah kita bangun di sana secara terintegrasi sehingga kita mudah melakukan operasi terhadap eskalasi-eskalasi di perbatasan. Sementara kita bisa lakukan support dari sana,” bebernya.

(Adit/MN)