Dirut BKI Sampaikan Pencapaian Perusahaan kepada Pemerintah Thailand
Pertemuan BKI dengan Pemerintah Thailand
MN, Bangkok – Dalam kunjungan Delegasi RI ke Department of Marine Thailand beberapa hari lalu, Dirut BKI Rudiyanto menjelaskan peranan BKI dalam menyongsong Poros Maritim Dunia. Sejauh ini, BKI sebagai entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menunjukan kiprahnya dalam melayani industri kemaritiman dengan jasa klasifikasi yang dimilikinya.
“Atas undangan ini, kami mengapresiasi seluruh instansi yang terlibat dalam kunjungan ini, Kemenko Maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan RI, dan KBRI Thailand, terlebih hal ini merupakan hal penting yang terkait langsung apa yang menjadi domain kami selama ini,” ujar Rudiyanto mengawali pertemuannya dengan Deputy Director General of Department Marine and Coastal Resources, Sopon Piyapanee beserta jajarannya.
BKI melalui jasa klasifikasinya telah melakukan kegiatan seperti survey kapal bangunan baru dan jasa-jasa turunannya yang sudah lebih dari 50 tahun.
“Selanjutnya, hubungan lintas negara ini akan memperkuat eksistensi kami ke depannya, terutama penguatan sesama negara ASEAN,” tambahnya.
Perlu diketahui saat ini, BKI telah lolos tahap satu dari tiga tahapan yang harus dilalui untuk lolos sebagai anggota IACS. Jika BKI lolos menjadi anggota IACS maka Indonesia melalui BKI menjadi negara ke-13 yang menjadi anggota IACS dari seluruh dunia.
Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini BKI telah mendapatkan endorsement atau penunjukan sebagai Recognize Organization (RO) dari 3 Negara, yakni Pemerintah Republik Indonesia (Partial dan Full Authorization), Pemerintah Mongolia, dan Pemerintah Demokratik Timor Leste.
Setelah penjajakan dengan Pemerintah Thailand, BKI juga melakukan penjajaan lanjutan dengan Pemerintah Vietnam dan Filipina guna mendapatkan RO serta memperkuat hubungan negara ASEAN di bidang industri maritim.
Pada kesempatan tersebut, Rudiyanto juga memaparkan tentang BKI sebagai Perusahaan BUMN bidang jasa survey dan sertifikasi klasifikasi satu-satunya milik negara.
“Kami telah mengantongi pengakuan dan kepercayaan atas penilaian penerapan BKI–QMS (Qualitiy Manajemen System) dengan akreditasi ANAB sesuai standar ISO 9001:2008 dari British Standard Institute (BSI) United Kingdom yang ditunjuk oleh IACS,” bebernya.
Penilaian Kinerja BKI dalam PSC-Tokyo MoU Annual Report 2009-2016 juga mendapatkan penilaian sebagai RO dengan kategori “High Performance”.
“Ini merupakan pengakuan dari Dunia Internasional. BKI sebagai Badan Klasifikasi telah memiliki 45 set Rules Regulasi sendiri, dengan 207 Surveyor, 237 Inspector dan 117 engineer BKI telah menangani sebanyak 14.800 pelanggan dengan durasi survey sebanyak 35.000 sepanjang 2016 lalu, saat ini sebanyak 11.500 kapal aktif teregister di BKI dengan jangkauan layanan sebanyak 20 Kantor Cabang jasa Klas dan 24 Kantor Cabang jasa Komersial,” beber Rudiyanto lagi.
Sedangkan untuk informasi tambahan, tahun 2016 lalu, BKI telah membukukan pendapatan sebesar Rp 737.9 Miliar atau 83.71% dari target anggaran tahun 2016 dan berhasil membukukan laba usaha sebsar Rp 92.7 Miliar atau 68.5 % dari anggaran tahun 2016 lalu.
“Walaupun target tidak terpenuhi pada 2016 lalu, namun peningkatan permintaan akan layanan jasa survey klasifikasi meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 9.368 layanan,” ungkap pria asal Cirebon itu.
Dirut BKI menutup kunjungan Delegasi Republik Indonesia ke Thailand dengan memberikan plakat kepada Sopon Piyapanee. Plakat ini sebagai simbol memperkuat hubungan dengan Thailand sebagai bentuk kerja sama maritim kawasan.
Turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Laksamana TNI (Purn) DR.Marsetio (Ketua Majelis BKI), Lingga Setiawan (Kordinator Ekonomi Indonesia-Thailand), Kolonel Laut (P) Hidayaturrahman (Atase Laut Indonesia Thailand), Arif Nurtjahyo (Kepala Kantor Cabang Klass BKI Batam), dan Aditya Pramana (Surveyor BKI).
(Adit/MN)
