Butuh Sinergi Pelayaran Swasta dan BUMN untuk Program Tol Laut

MN, Jakarta – Program tol laut diusulkan agar dioptimalkan dengan sinergi pelayaran BUMN dan swasta. Sinergi dibangun adalah pemanfaatan ruang muat pelayaran swasta nasional. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum (WKU) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto

Menurut Carmelita, kapal-kapal tol laut milik BUMN tidak perlu mengambil muatan bahan pokok dari origin port seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran subsidi tol laut bisa lebih dari 20 persen atau sekitar Rp 70 miliar.

“Bersama peran swasta, maka program tol laut nantinya akan berjalan lebih optimal dan sukses. Kami mendukung Pak Jokowi agar program tol laut benar-benar berhasil,” jelas Carmelita bersama Ketua Umum Kadin, Rosan Roeslani beserta seluruh WKU dan Ketua Kadin Provinsi saat diterima Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis (26/10),

Kadin Indonesia mencatat beberapa rute dan pelabuhan tol laut yang yang bersinggungan dengan trayek pelayaran swasta nasional, seperti T4 – T11 – T12 dan T13, yakni pelabuhan seperti Bau Bau – Manokwari – Dobo – Merauke – Nabire – Serui – Biak – Fak Fak – Kaimana dan Timika.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan, pelayaran nasional sedang mengembangkansystem e-booking atau booking online guna memudahkan transparansi informasi, sekaligus memutus peran pihak ketiga sebagai perantara antara pemilik barang dan pelayaran yang dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

Carmelita juga menyampaikan persoalan menyangkut angkutan kapal Roll on roll off (Roro). Diharapkan kapal yang melayani pelayaran jarak pendek atau short sea shipping mendapatkan perlakuan khusus di pelabuhan, dengan  diberikan tarif kepelabuhanan yang kompetitif, misalnya komponen biaya tambat kapal.

“Dalam rangka meningkatkan daya saing kapal Roro dan sukseskan program pelayaran jarak pendek, maka perlakuan khusus pada angkutan Roro sangat dibutuhkan,” pungkasnya.

(Bayu/MN)