HUT TNI Ke-72, Momentum untuk Mentransformasi Strategi dan Doktrin Pertahanan ke Arah Maritim
Kolonel Laut (P) Salim (kanan) bersama Ketua FKPM Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan (kiri)
MN, Jakarta – Kasubdis Strategi Taktik Operasi, Mabes TNI AL, Kolonel Laut (P) Salim, S.E saat berbincang santai di sela-sela FGD Terusan Kra di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta, (3/10) membahas soal strategi dan doktrin maritim sebagai arah pertahanan Indonesia ke depannya. Hal itu seiring dengan peringatan Hari Jadi TNI ke-72, di mana perkembangan ancaman baik di tataran global dan kawasan lebih didominasi dari laut.
Sebagai negara dengan wilayah perairan terbesar di dunia, kedaulatan dan keamanan di laut haruslah ditingkatkan dan ditegakkan. Di samping di dalam laut terdapat banyak sumber daya alam yang sangat potensial, laut juga digunakan sebagai lalu lintas kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dunia.
“Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penegakkan kedaulatan dan menjaga keamanan laut di Indonesia sangatlah penting dan menjadi perhatian serius pemerintah. Sudah saatnya doktrin perang gerilya sudah bergeser ke doktrin maritim,” terang Salim.
Gangguan dan ancaman tersebut bisa dalam skala yang kecil bisa juga dalam skala yang besar. Dalam skala kecil misalnya pencurian ikan, perompakan, pelanggaran batas wilayah, dan lain-lain. Sedangkan dalam skala yang besar adalah upaya melanggar kedaulatan, penjajahan dan lain-lain.
Lulusan AAL tahun 1995 ini mengurai lebih lanjut soal Strategic uncertainty dan meningkatnya permasalahan keamanan dan pertahanan yang perlu diperhatikan ialah semua bentuk operasi. Terutama yang berkaitan dengan upaya internasional untuk mengamankan choke points dan Humanitarian assistance yang mengarah pada daerah-daerah yang bermasalah,
“Selain itu dalam sebuah provokasi untuk mendatangkan peacekeeping operation, yang sangat mungkin erat terkait dengan intra-state conflict. Semua bentuk operasi tersebut, nantinya akan sama artinya dengan memberikan akses kepada kekuatan luar yang lebih superior untuk masuk ke daerah-daerah yang mekanisme pertahanannya belum mapan,” bebernya.
Penulis buku ‘Konsep Neogeopolitik Maritim Indonesia Abad 21’ itu selanjutnya menjelaskan korelasi itu erat kaitannya dalam membangun pertahanan negara maritim baik berupa Kebijakan, Doktrin maupun Strategi.
Menurutnya, Kebijakan Kelautan Indonesia atau Indonesia Ocean Policy dalam Perpres No 16 tahun 2017 merupakan sebuah langkah yang tepat pemerintah untuk membangun sebuah negara maritim yang akan dijabarkan dalam strategi maupun program-program pemerintah.
“Saat ini strategi maritim hanya dijadikan ajang debat kusir dalam sebuah diskusi atau seminar antara sipil dan militer,” selorohnya.
Strategi sudah termasuk dalam Kebijakan Kelautan seharusnya sudah mencakup elemen seperti Maritime Domain Awareness, security energy maupun energy security dan pengaturan mobilisasi dan demobilisasi saat damai maupun perang, pembangunan dan kemampuan pertahanan maritim.
“Bila belum tersusun, maka sudah seharusnya negeri ini menyusun Strategi Maritim sebagai salah satu penetapan tujuan strategis dari Kebijakan Kelautan sebagai peta jalan menuju Poros Maritim Dunia,” tandas Salim.
Paradigma memandang Ancaman
Negara maju menerapkan strategi preventif yang bertujuan menjaga human security, sedangkan negara berkembang umumnya menerapkan upaya kuratif yang bertujuan menanggulangi masalah human insecurity. Konsepsi ini menjadi dasar pemikiran dibalik strategi pertahanan nasional negara-negara maju yang umumnya memiliki paradigma keluar yang bersifat internasional (outward looking) melalui usaha-usaha preventif, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Indonesia, sambung Salim, yang masih banyak diwarnai dengan ‘konflik’ dalam negeri, paradigma internal melalui tindakan kuratif umumnya harus mewarnai strategi pembangunan kekuatan pertahanan negara dalam mencari solusi atas berbagai persoalan.
“Pada titik inilah pentingnya memiliki paradigma yang tepat dalam memandang ancaman,” imbuhnya.
Beberapa hal yang ia kemukakan antara lain, pertama, menentukan potensi ancaman maritim yang akan dihadapi dan dijabarkan dalam konsepsi Pertahanan Keamanan maritim dengan melibatkan rakyat, serta bagaimana pengelolaan SDA dan Industri.
Kedua, menentukan bagaimana postur Hankamneg yang bervisi maritim agar mampu menjamin terwujudnya tujuan yang akan dicapai, dengan cara merumuskan kembali bagaimana organisasi, pergelaran kekuatan dan pengendalian yang bervisi maritim.
Ketiga, menentukan sebuah konsep operasi dalam mengemban misi pertahanan negara yang dijabarkan dalam tugas-tugas elemen kekuatan maritim, dengan kemampuan dan organisasi serta aset yang tepat dalam rumusan strategi maritim.
Keempat, menentukan program dan biaya pembangunan jangka pendek, sedang dan panjang, serta menentukan pengawasan dan pengendaliannya. Pada tahap akhir, merumuskan dan menyiapkan perangkat hukum yang dapat mendukung terwujudnya tujuan kebijakan negara maritim.
Permasalahan dan Solusi
Akar permasalahan yang mendasar antara lain, Salim menambahkan perlunya menyusun konsep strategi yang tepat dihadapkan pada threat dan Capability based planning.
“Saat ini konsep operasi yang dibangun tanpa mempertimbangkan tugas, kemampuan serta bentukan organisasi maupun kondisi alutsista, perencanaan yang mengabaikan kenyataan dan manajemen baik logistik maupun SDM, pemilahan atau penajaman perencanaan jangka pendek maupun panjang dengan analisa yang tepat serta metode pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan,” bebernya lagi.
Ilustrasi
Ia menegaskan pengadaan tanpa memprioritaskan kemampuan (konsep operasi tempur, Keamanan, maupun bantuan : High, Medium and Low ) akan berdampak langsung pada penggunaan fungsi satuan maupun unit yang ada.
“Maka disinilah sekali lagi pentingnya konsep operasi dalam pengadaan yang forward looking serta disusun secara terencana atau intentional and deliberate planning. Solusi yang tepat adalah perubahan doktrin maupun strategi yang disesuaikan dengan visi pemerintah yang berdasarkan arsitektur maritim,” ulasnya.
Selain itu, imbuh dia, pemerintah segera melaksanakan revolusi pandangan terhadap paradigma ancaman yang dihadapakan pada Perkembangan lingkungan strategi. Begitu pula modernisasi dan perkembangan alutsista kawasan maupun negara lain yang telah mengalami lompatan jauh dari renstra TNI.
Sehingga, untuk meningkatkan kemampuan kekuatan maritim Indonesia, diperlukan doktrin dan Strategi militer maritim yang tepat dan sesuai dengan kondisi bangsa saat ini dan masa yang akan datang.
“Oleh karena itu yang harus kita lakukan segera adalah memaksimalkan segala potensi yang kita miliki dengan perencanaan pembangunan yang tepat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan sangatlah menguntungkan bagi pertahanan Indonesia. Kita dapat menempatkan pangkalan-pangkalan militer kita sepanjang pulau yang membentang di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.
Di samping itu, tambah Pamen TNI AL yang rajin berpuasa Daud ini, kita juga perlu menempatkan komponen-komponen penunjang seperti peningkatan kemampuan KRI sesuai dengan fungsi asasinya di setiap area operasi, Integrated Weapon system maupun surveilance radar pada pos-pos yang tepat.
“Dengan ini, maka upaya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan kita dapat kita laksanakan di tengah minimnya anggaran dan luasnya wilayah Indonesia yang kita cintai dan kita miliki,” ucapnya dengan optimis.
Salim berharap, di hari ulang tahunnya yang ke-72 ini, semoga TNI mampu untuk melaksanakan transformasi doktrin pertempurannya ke dalam suatu Strategi Maritim dan Pertahanan militer yang berbasis maritim.
“Untuk kita renungkan bersama, membangun Maritime Power tidak hanya mengandalkan Naval power, namun sinergitas Air Power maupun Land Power sebagai bagian dari Fighting Instruments perlu juga dibangun Bersama,” pungkasnya.
(Adit/MN)
