Banyak Pintu Kejahatan Di Laut, Bakamla: Hukum Pencegahan Harus Diutamakan

Kuliah umum kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Kedatangan Kepala Bakamla RI diterima langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H, LL.M, Ph.D. Dia didampingi Ketua Indonesia Maritime Center Dr. Sunaryo

MN, Jakarta – Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E, M.H memberi kuliah umum kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Kuliah umum berlangsung di ruang Audiotorium Fakultas Hukum UI, Depok, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Kedatangan Kepala Bakamla RI diterima langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H, LL.M, Ph.D. Dia didampingi Ketua Indonesia Maritime Center Dr. Sunaryo

Dalam sambutannya, Prof. Melda mengatakan bahwa Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kesiapan dalam dunia maritim. Kesiapan itu meliputi keahlian di bidang kelautan mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai ahli strategi dan juga hukum laut internasional.

“Mengetahui sekaligus memahami mengenai hukum laut wajib hukumnya, setidaknya pada level universitas dan pejabat Pemerintahan. Di masa mendatang, tantangan dalam membangun kekuatan pertahanan maritim di Indonesia semakin kompleks. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan Indonesia (perairan kedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial) dan wilayah yurisdiksi Indonesia (zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen),” papar Prof Melda.

Prof. Melda melanjutkan, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, laut harus diawasi secara nyata oleh Pemerintah baik TNI Angkatan Laut dan intansi terkait lainnya, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Kuliah umum yang disampaikan Kepala Bakamla RI ini mengulas secara komprehensif mengenai implementasi penegakan hukum di laut dan menjelaskan peran Bakamla RI sebagai lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang terbilang masih baru.

Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, menyampaikan pula bahwa penegakan hukum di laut harus memadukan antara pencegahan dan penindakan, karena di dalam tindak pencegahan juga terkandung unsur pembinaan. Sebelum menutup kuliah umum, pejabat tinggi (Pati) berbintang tiga ini juga mengatakan bahwa kejahatan di laut pada dasarnya terbentuk melalui banyak pintu atau terorganisir.

“maka dari itu, sinergitas instansi yang memiliki semua aspek yang mempuni di laut adalah mutlak adanya,” ucapnya.  (hsn)

Husni Baroqah

“Menulis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa—suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Cara itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang.”

Share
Published by
Husni Baroqah

Recent Posts

Throughput IPC TPK Palembang 2025, Ditengah Fluktuasi Perdagangan Sumsel

Palembang (Maritimnews) - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Palembang mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025,…

6 hours ago

Pelindo Berbagi Kiat Kelola Uang Masa Depan Pekerja

Makassar (Maritimnews) - Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan sejak dini, khususnya bagi para…

1 day ago

IPC TPK Gelar Emergency Rescue & First Aid Training TKBM Priok

Jakarta (Maritimnews) - Meningkatnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan di Port of Tanjung Priok berdampak positif,…

2 days ago

Throughput IPC TPK Pontianak Tumbuh 7,47%, Komoditas Kelapa Tertinggi

Pontianak (Maritimnews) - Seiring menguatnya aktivitas perdagangan dan distribusi barang di Provinsi Kalimantan Barat, IPC…

4 days ago

Jalan Keluar Pelabuhan Dangkal; Perlukah Judicial Review UU Kelautan?

Oleh: Mohamad Erwin Y Zubir (INSA JAYA) Pertanyaan ini tak lagi bersifat teoritis tapi lahir…

6 days ago

10 Tahun Berjalan, Muatan Balik Tol Laut Masih Minim

Salah satu permasalahan yang masih terjadi hingga saat ini ialah muatan balik yang masih belum…

1 week ago