MN, Jakarta – Potensi throughput petikemas dan non petikemas di provinsi Jambi seharusnya bisa dioptimalkan, seperti diketahui, lokasi pelabuhan sungai Talang Duku menuju titik ambang luar berjarak cukup jauh sekitar 70 km atau 81 mile.
Ditambah lagi sepanjang alur sungai Batanghari menuju pelabuhan Talang Duku harus menjumpai jembatan dan kedangkalan (draft alur) yang memaksa muatan kapal terbatas bahkan dibatasi.
Peran PT Pelabuhan Indonesia II (persero)/IPC sebenarnya cukup signifikan mempersiapkan pelabuhan Muara Sabak yang hanya sekitar 12 mile saja dari ambang batas. Sebut saja fasilitas demaga, lapangan penumpukan, tangki timbun, air bersih dan gudang.
“Tujuannya jelas untuk menekan cost logistic yang berujung pada peningkatan perekonomian bagi provinsi Jambi,” kata Direktur PAP IPC, Riry S Jetta suatu ketika di Jakarta kepada Maritimnews.
Kemudian terbitlah Perda dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dengan lahan seluas 4.200 meter persegi, dimana pemerintah Provinsi Jambi akan membangun fasilitas jalan serta jembatan melalui dana APBN dan APBD.
Baru-baru ini Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Fachrori Umar pun mempertegas, bahwa Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung jabung Timur penting untuk Provinsi Jambi khususnya bagi peningkatan perekonomian.
Padahal pembangunan Pelabuhan Muara Sabak yang menghadap Laut China Selatan sudah didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dengan dibangunnya jalan beton dari Jembatan Aur Duri II yang ditargetkan bakal rampung pada tahun 2019.
Bagaimana fokus Pemerintah Indonesia menyikapi hal tersebut diatas, bicara realisasi throughput barang baik petikemas maupun non petikemas di provinsi Jambi khususnya yang melalui pelabuhan Talang Duku sebagai pintu gerbang perekonomian, angkanya cenderung flat.
(Bayu/MN)
