MN, Batam – Sinergi antara Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akhirnya terwujud di Pelabuhan Batu Ampar Batam, provinsi Kepri pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang Kerja Sama dalam rangka pengawasan lalu lintas barang dan/ atau sarana pengangkut laut serta pertukaran data terkait Surat Persetujuan Berlayar dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.
Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo, bersamaan aksi peluncuran Program Penertiban Nasional Kawasan Bebas Batam dan Pesisir Sumatera di Batam, Selasa (15/1).
Hadir menyaksikan kesepakatan kerjasama tersebut, antara lain Menkeu Sri Mulyani, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Kanarvian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua KPK, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Adapun penandatanganan merupakan langkah strategis dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas lintas Kementerian antara Ditjen Hubla dan DJBC, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan transparan di Kawasan Bebas Batam Kepulauan Riau dan Pesisir Timur Sumatera.
Dirjen Hubla menyatakan, bahwa Nota Kesepahaman merupakan dasar pelaksanaan pertukaran data, meningkatkan validitas data terkait pengawasan lalu lintas barang dan/atau sarana pengangkut laut di kawasan pabean Indonesia, meningkatkan validitas data terkait Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Termasuk meningkatkan validitas data terkait surat tanda kebangsaan kapal Indonesia yang berasal dari kapal berkebangsaan asing, memanfaatkan data dan/atau informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan serta meningkatkan koordinasi kedua belah pihak.
(Bayu/MN)
