Published On: Tue, Feb 12th, 2019

DPP PPI Berencana Datangi MA Terkait SEMA Nomor 7 Tahun 2012

MN, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (DPD PPI Kalsel) mengaku kecewa atas dua putusan NO (niet ontvankelijke verklaard) terkait perkara yang diajukan oleh DPD PPI Kalsel di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Kami jujur kecewa dan bingung saja dengan putusan NO itu. Sidang kan sudah masuk pokok perkara, kok di NO, kenapa tidak di NO dari awal saat sidang pertama?” ujar Pengurus PPI, M. Adnan T kepada MaritimNews, Selasa (12/2/19).

Menurut Adnan, Putusan NO tersebut didasarkan atas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana dalam SEMA tersebut pada angka V bagian Perdata Khusus menyatakan bahwa ‘Yang berhak menerima kuasa dari pekerja yang ingin mengajukan gugatan dalam perkara PHI yaitu: 1. Pengurus dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada perusahaan yang bersangkutan, dimana pekerja/buruh tersebut menjadi anggotanya dibuktikan dengan kartu tanda anggota. 2. Atau pengurus Federasi SP/SB yang merupakan gabungan SP/SB yang terbentuk pada perusahaan’.

Menaggapi laporan dari DPD PPI Kalsel tentang adanya dua gugatan perkara perselisihan hubungan industrial yang diputus NO oleh Majelis Hakim PHI pada PN Kelas 1 A Khusus Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPI berencana mendatangi Mahkamah Agung (MA) untuk mempertanyakan. Hal itu mengingat SEMA dimaksud merupakan produk MA dan dinilai merugikan bagi SP/SB, khususnya di luar perusahaan, misalnya PPI.

Ketua Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP PPI, Imam Syafi’i menyatakan bahwa kewenangan serikat pekerja/serikat buruh untuk mewakili anggotanya di PHI telah lama dijamin oleh UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB).

“Pasal 25 ayat (1) UU SP/SB menyatakan bahwa, SP/SB, federasi dan konfederasi SP/SB yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak untuk mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial,” tegas Imam Syafi’i.

Menurut Imam, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU SP/SB, SP/SB adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

“SP/SB di perusahaan adalah SP/SB yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan dan SP/SB di luar perusahaan adalah SP/SB yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan. Hal itu sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UU SP/SB,” ungkap Imam.

Selain itu, masih kata Imam, Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) dan penjelasannya menyatakan bahwa ‘Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya’. Dalam bagian penjelasannya disebutkan ‘Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan pusat baik serikat pekerja/serikat buruh, anggota federasi, maupun konfederasi’.

Artinya, lanjut, Imam, sudah cukup jelas bahwa keberadaan SEMA No. 7/2012 merugikan kepentingan SP/SB (di luar perusahaan). Mengingat baik dalam UU SP/SB maupun UU PPHI tidak ada menyebutkan kata, ‘Yang berhak beracara di PHI untuk mendampingi anggotanya adalah SP di dalam perusahaan”, maka hemat kami, SEMA tersebut bertentangan dengan Hukum dan Keadilan, jika SEMA tersebut dijadikan sebagai dasar Majelis Hakim PHI PN Banjarmasin untuk meng-NO-kan dua perkara yang PPI daftarkan dan sudah dalam proses pokok perkara.

Untuk diketahui, Imam menyebut bahwa PPI merupakan SP/SB (di luar perusahaan) yang dibentuk berdasarkan jenis pekerjaan, yakni pelaut. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 10 UU SP/SB.

“PPI itu SP/SB nya pelaut. Saat ini Anggota kami mendekati 6.000 pelaut, baik di sektor niaga maupun perikanan, baik yang kerja di dalam negeri maupun yang kerja di luar negeri, baik melalui perusahaan di Indonesia maupun tidak melalui perusahaan di Indonesia (mandiri). Jadi hemat kami, MA lebih bijak dalam membuat kebijakan internalnya (SEMA),” terang Imam.

Sebagai organisasi pelaut, Imam menambahkan, PPI sudah sah sesuai hukum di Indonesia. Bicara Perkumpulan, PPI sudah mengantongi SK dari Menkumham tentang Badan Hukum Perkumpulan PPI dengan bukti SK No. AHU-000283.AH.01.07.2017. Bicara tentang SP/SB, PPI sudah mengantongi Surat Tanda Bukti Pencatatan (TBP) dengan No. 2235/I/SP/III/2017 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara sesuai domisili kantor pusat PPI.

Bicara pemberitahuan keberadaan, PPI sebagai SP/SB di lingkup nasional sudah memberitahukan keberadaanya di Kementerian Ketenagakerjaan sesuai SE Ditjen PHI & JSK, Kemnaker No. B.432/PHIJSK/VIII/2012, dengan bukti surat balasan dari Kemnaker No. B.120/KKHI/V/2018 dan Perwakilan/Cabang-cabang PPI di tiap-tiap Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada juga sudah memberitahukan keberadaannya masing-masing baik di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi maupun di Kab/Kota. Bahkan bicara sektoral, PPI pun telah memberitahukan legalitas dan keberadaanya ke Kementerian Perhubungan dengan bukti surat balasan dari Kemenhub No. UM.002/21/5/DK-17. (An)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Silahkan isi kode captcha

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com