Published On: Sat, Dec 21st, 2019

Demi Kesejahteraan Nelayan Lobster, Menteri Edhy harus Cabut Permen KP 56/2016

 

 

Lobster

MN, Jakarta – Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai rencana Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) Edhy Prabowo yang akan mencabut soal larangan penangkapan benih lobster sudah tepat.

Bukan tanpa alasan BHS berkata demikian, pasalnya menurut dia kebijakan soal larangan penangkapan benih lobster salah satu kebijakan keliru dari mantan Menteri KKP Susi yang tertuang dalam Permen KP No. 56 Tahun 2016.  Bambang juga secara tegas meminta Menteri Edhy agar tidak ragu mencabut sejumlah kebijakan lainnya yang dinilai tidak tepat dan justru menyengsarakan nelayan di dalam negeri.

“Larangan penangkapan benur lobster ini mengakibatkan ribuan nelayan kehilangan mata pencarian dan negara kehilangan potensi ekonomi, termasuk dari ekspor hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun nya,” ujar Praktisi dan Pemerhati Sektor Maritim itu, kepada SuaraIndonesia, Jumat (21/12/2019).

Justru, lanjutnya, pelarangan penangkapan benih lobster itu memicu penyelundupan benih lobster sehingga merugikan negara. Serta di sisi lain, nelayan kehilangan mata pencarian dari penangkapan benur dan budidaya lobster secara bersamaan.

“Negara Indonesia merupakan sumber lobster terbesar di dunia meskipun biota laut bernilai tinggi ini sebenarnya endemik dari Pulau Christmas, Australia. Potensi benur lobster Indonesia pun diperkirakan mencapai 2-3 miliar per tahun, bahkan di Lombok Tengah saja potensinya mencapai 300 juta ekor per tahun,” tutur Bambang.

Berdasarkan data KKP menunjukkan, bahwa terdapat 20 lokasi potensial sumber lobster di seluruh Indonesia. “Begitu melimpah benur lobster, nelayan kita bisa memanen selama 10 bulan sepanjang tahun,” imbuhnya.

Sebagai perbandingan, potensi benur lobster di Vietnam hanya sekitar 2-3 juta ekor per tahun dan nelayan hanya bisa memanen 1-2 bulan saja. Anehnya sejak pelarangan, ekspor lobster Vietnam justru melonjak padahal negara itu sangat bergantung dari impor benur dari Indonesia.

“Potensi ekonomi benur lobster di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun apabila per ekornya dihargai sekitar Rp50 ribu. Kalau benur ini dibudidayakan hingga ukuran 500 gram harganya bisa mencapai Rp500 ribu sehingga potensi ekonominya jauh lebih besar lagi,” jelas Bambang Haryo.

Lebih jauh, politisi Senior Gerindra itu mengatakan, benur lobster justru harus segera ditangkap oleh nelayan sebab jika tidak akan habis dimakan oleh predatornya, seperti ikan kakap, kerapu, dan ikan karang. Berdasarkan penelitian Prof Dr Clive Jones, peluang hidup benur lobster hanya 0,01 persen atau hanya 1 dari 10.000 lobster yang mampu bertahan hidup di alam liar.

Ironisnya, Menteri Susi melarang benur lobster dan membolehkan penangkapan lobster ukuran besar, padahal lobster seukuran itu merupakan potensi indukan dan pejantan.

“Lobster ukuran itu sudah mampu menyesuaikan diri dengan habitat di perairan Indonesia, seharusnya tidak ditangkap agar bisa berkembang biak secara alami,” tegasnya.

Adapun Kebijakan lain yang dinilainya keliru adalah Permen KP No. 2/2015 tentang Larangan Cantrang.  “Di Indonesia sudah ada pembudidaya yang hebat, seperti di Pandeglang dan Lombok Tengah, tetapi mereka kesulitan memperoleh pakan lobster yaitu ikan rucah yang selama ini ditangkap menggunakan cantrang,” jelasnya.

Akibat pelarangan cantrang, Indonesia terpaksa impor ikan rucah dari Chile hingga 200 ribu ton per tahun, padahal ikan rucah di Indonesia melimpah. Kelangkaan pakan ikan ini menyebabkan harganya melambung, sehingga banyak industri perikanan mati, tinggal kurang dari 50 persen dari sebelumnya sekitar 100 perusahaan.

Kebijakan Menteri Susi soal melarang kapal ikan di atas 300 GT juga semakin menyengsarakan nelayan dan industri perikanan. Pelarangan kapal ini membuat nelayan tidak bisa mengeksplorasi Zona Ekonomi Eksklusif dan ikan laut dalam, yang potensinya triliunan rupiah.

Kondisi ini justru dimanfaatkan oleh kapal ikan asing, padahal Indonesia tempat melintas ikan laut dalam yang bermigrasi di perairan Asia Timur/Pasifik ke Australia dan sebaliknya, seperti tuna sirip biru dan sirip kuning.

Kebijakan ini juga membuat kapal ukuran besar berpendingin tidak dapat beroperasi untuk menampung hasil tangkapan nelayan di tengah laut. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan membusuk dan tidak dapat diserap industri pengolahan ikan.

“Banyak ikan tangkapan nelayan dibuang ke laut karena membusuk, seperti terjadi di Lamongan dan Tuban, Jawa Timur,” tambahnya.

Dalam waktu yang sama, ungkap Bambang Haryo, ribuan kapal di atas 30 GT pada masa Menteri Susi sulit mendapatkan izin sehingga nelayan di seluruh Indonesia kehilangan mata pencarian. Sebagai contoh, sampai dengan saat ini, ada 250 kapal di Indramayu yang belum mendapatkan izin dari KKP.

“Ini melanggar instruksi Presiden Jokowi yang mewajibkan perizinan harus selesai 3 jam. Kita dorong Menteri Edhy supaya segera selesaikan masalah perizinan peninggalan menteri Susi,” tegasnya.

Di akhir penjelasannya, Bambang mengaskan kembali bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mantan Menteri Susi ini keliru atau kurang tepat. Terutama dalam iklim devisa dari sektor perikanan yang mengakibatkan hancurnya industri perikanan dan nelayan Indonesia.

“Banyak Nelayan yang menjerit karena kebijakan-kebijakan Bu Susi ini. Jadi sederhana saja, kalau Bu Susi tidak percaya bahwa banyak nelayan yang menjerit, Bu Susi tinggal ketemu saja dengan nelayan-nelayan seluruh Indonesia dan diskusi bareng. Apakah kebijakan Bu Susi tersebut menyulitkan mereka atau tidak,” tandas Bambang.

 

About the Author

- Akun ini merupakan akun milik tim redaksi MaritimNews.com dan dikelola oleh tim. akun twitter @MaritimNewsCom

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>