Strategi Penguatan Transportasi Laut, Pemerintah Disarankan Perkuat Program Tol Laut dan Penerapan NLE
Ilustrasi Implementasi Tol Laut
MN, Jakarta – Dibandingkan negara lain di Asia seperti Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand, maupun Vietnam, biaya logistik di Indonesia masih terhitung sangat mahal. Jepang dan Singapura memiliki persentase biaya logistik terhadap PDB yang sama, sebesar 8%. Lalu diikuti Malaysia dengan 13%, Thailand 15%, Vietnam 20%, dan tertinggi Indonesia dengan besaran 24%.
Kontribusi biaya logistik paling besar terdapat pada biaya pelabuhan sebesar 50%, biaya dooring sebesar 31%, serta biaya freight dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya sebesar 19%.
Founder sekaligus CEO Zonasea Roland Permana menjelaskan bahwa yang menjadi penyebab biaya logistik meninggi salah satunya karena cargo imbalance, di mana Pulau Jawa masih menjadi pusat dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengakibatkan inefisiensi pada transportasi laut karena kekurangan jumlah muatan balik dari wilayah atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, terutama pada wilayah timur Indonesia.
Dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah, sekaligus mengurangi disparitas harga, pemerintah melalui program Tol Laut dengan konsep Ship Promote the Trade, mempersiapkan kapal dan menciptakan jalur pelayaran ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP) demi menjaga ketersediaan barang dan menjamin kelangsungan pelayanan angkutan muatan dan juga penumpang.
“Trayek Tol Laut adalah trayek untuk membangun ekonomi dengan subsidi, tetapi tidak bisa dilakukan subsidi terus-menerus. Dibutuhkan kerja sama seluruh stakeholders untuk mempromosikan dan menghidupkan industri di wilayah masing-masing, termasuk industri pariwisata, sehingga arus barang dapat meningkat,” ungkap Roland dalam acara Webinar yang digelar oleh Logistic Today & Smart Logistics, Sabtu (13/3).
Pelayaran nasional hingga saat ini masih dihadapkan dengan persoalan klasik terkait peningkatan daya saing. Salah satunya disebabkan terkait industri pelayaran nasional yang belum mendapatkan perlaukan setara di bidang fiskal maupun moneter, seperti kebijakan negara lain terhadap industri pelayaran mereka.
Lebih jauh, Roland Permana menjabarkan diantara beban pajak itu seperti pengenaan PPN 10% atas pembelian BBM dan pelumas yang sebenarnya tidak lazim dalam praktek internasional. Ia pun menuturkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi oleh pelayaran nasional, misalnya di sektor pembiayaan dengan pengadaan kapal yang masih dibebani dengan suku bunga yang tinggi serta tenor yang pendek.
Kedua, sistem logistik Indonesia yang masih kompleks dan rumit. Koordinasi antara pemerintah dengan para pelaku usaha seperti importir, eksportir, dan pelaku logistik lainnya belum terjalin dengan baik.
Adanya pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE) yang merupakan platform yang menyelaraskan sistem informasi antara instansi pemerintah dengan swasta untuk simplikasi dan sinkronisasi arus informasi sejak kedatangan kapal hingga barang tiba di gudang, diharapkan dapat meingkatkan efisiensi logistik nasional.
Adapun tujuan pembentukan NLE ini adalah dari pemerintah, yakni menurunkan biaya logistik yang disebut masih berkutat di 23% menjadi 17%.
“Kami yakin dengan adanya program Tol Laut, NLE, dan kerja sama antara pemerintah dan swasta yang sinergi, Indonesia dapat bersaing dengan negara lainnya di ASEAN yang bahkan sudah mencapai biaya logistik single digit,” pungkasnya.
