Pemerintah Daerah Jangan Memarjinalisasi OAP
Pemerhati pemerintahan daerah, Habelino Sawaki, SH., MSi (HAN)
MN, Jayapura – Kedudukan Orang Asli Papua (OAP) di tanah Papua masih menjadi permasalahan tersendiri. Sikap keberpihakan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terhadap OAP terus menjadi perhatian banyak kalangan.
Pemerhati pemerintahan daerah, Habelino Sawaki, SH., MSi (HAN) memandang bahwa problem marjinalisasi OAP adalah problem yang sangat serius. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki komitmen untuk memperhatikan nasib OAP.
“Jangan menganggap sepele persoalan ini, karena itu dibutuhkan pemimpin daerah yang sungguh-sungguh di tiap daerah sehingga mampu mengatasi soal ini dengan tetap mengupayakan pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” kata Habelino kepada Maritimnews, Minggu (23/5/21).
Lulusan Universitas Pertahanan (Unhan) RI ini menyoroti beberapa permasalahan di Papua yang menyangkut kedudukan OAP di dalam pemerintahan daerah. Misalnya pemimpin daerah di Kabupaten Jayawijaya.
“Saya berharap pemimpin daerah Kabupaten Jayawijaya mendatang adalah anak asli Baliem yang tegas sehingga mampu menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik tetapi penuh kasih, mampu melayani segenap rakyat dengan tetap fokus atas persoalan marginalisasi,” jelasnya.
Habelino menambahkan pemimpin Jayawijaya mendatang jangan sampai pemimpin yang meng-kotak-kotakan rakyat. Menurut Habelino, pemimpin tersebut jangan hanya memperhatikan tim suksesnya dan menganaktirikan kelompok yang kritis.
“Jika pemimpin Wamena seperti itu maka lama kelamaan sikap kritis dari rakyat atau kaum intelektual akan hilang karena khawatir selalu dipersulit oleh kepala daerah. Jika demikian pembangunan daerah bisa seenaknya karena matinya sikap kritis,” ujar dia.
Maka tegas Habelino, Pemimpin Jayawijaya harus berjiwa besar dan mampu melihat kekritisan sebagai potensi yang perlu dirangkul sehingga pembangunan dapat terus berlangsung tetapi marginalisasi bisa teratasi.
“Membangun Jayawijaya dan membangun orang Jayawijaya adalah dua hal yang berbeda. Bisa saja bangunan fisik terus dibangun tetapi masyarakat asli semakin tersisih,” terangnya.
“Untuk itulah saya berharap rakyat Jayawijaya bisa jeli melihat pemimpin Jayawijaya masa depan dengan mata hati. Lihat dan pilih yang cerdas tetapi penuh kasih. Pilih pemimpin yang punya hati sehingga Jayawijaya bukan dijadikan ladang oligarki tetapi tempat bagi semua,” tegasnya.
Belajar Dari Bupati Keerom
Habelino mencontohkan kepemimpinan Piter Gusbager di Keerom. Menurutnya, salah satu pemimpin daerah yang memiliki kesungguhan untuk mempersiapkan Orang Asli Papua (OAP) adalah Bupati Keerom.
“Segenap pemuda dan komponen masyarakat harus memberi dukungan kepada Bupati Keerom, Bapak Piter Gusbager. Bahkan jika hari ini kita amati pada 40 kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat, menurut saya beliau termasuk yang menunjukan komitmen untuk mengatasi marginalisasi OAP,” bebernya.
Ia melihat penempatan OAP dalam jabatan-jabatan dan posisi strategis dalam pemerintahan menjadi bukti sikap keberpihakannya.
“Hal ini menjadi konsen beliau. Memang, bahwa dengan menempatkan OAP dalam posisi strategis tidak serta merta masalah selesai. Tetapi paling tidak melalui upaya tersebut, OAP diberi kesempatan untuk menunjukan kompetensi dan kerja keras,” tegasnya lagi.
“Saya pikir itu sebuah langkah maju. Dan saya yakin Pak Piter akan memastikan melalui kontrol bahwa OAP yang menempati posisi tersebut tidak boleh main-main,” tambahnya.
Habelino sangat menyangkal jika ada yang mengatakan bahwa OAP tidak mampu bekerja. Masih kata dia, ada dua faktor utama yang membuat stigma tidak mampu ini berkembang. Pertama, kesempatan belum diberikan. Kedua kesempatan sudah diberikan tetapi sistem tidak berjalan untuk mengawasi.
“Contohnya soal dana Otsus (Otonomi Khusus-red). Ada pandangan yang mengatakan OAP tidak mampu mengelola. Kita seolah lupakan bahwa sistem pengawasan seperti hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK misalnya itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Soalnya kemudian ialah mengapa lembaga-lembaga ini tidak memainkan peranannya? Mengapa pemerintah pusat tidak memastikan lembaga-lembaga ini untuk perketat pengawasan, bila perlu tangkap pejabat yang nakal?” ungkapnya.
Sehingga Habelino menilai tidak salah jika ada pandangan bahwa pemerintah pusat sengaja men-desain ketidakmampuan OAP. Alasannya sederhana, pemerintah pusat tidak memainkan fungsi pengawasan.
“Saya sungguh berharap melalui kepemimpinan bung Piter Gusbager, kita mendapatkan contoh dan standar yang tinggi tentang seorang kepala daerah yang mampu memberi peluang kepada OAP tetapi mengawal ruang tersebut dengan pengawasan yang baik,” ungkap dia lagi.
Ia menegaskan bahwa keteladanan adalah hal yang kita perlukan menghadapi apatisme terhadap pemerintahan seperti saat ini di Indonesia.
“Saat ini untuk wilayah adat Tabi, langkah pak Piter sudah terlihat. Dalam 100 hari kerja beliau saja hal ini sudah terlihat. Karena itu saya menghimbau juga kepada DPRD Kabupaten Keerom supaya menyatukan langkah untuk mengawal apa yang sudah dilakukan Pak Bupati,” tegasnya lagi.
“Jangan lagi perbedaan politik saat Pilkada masih terbawa-bawa. Jika DPRD tidak mengawal proses ini bukan tidak mungkin masyarakat Keerom akan menghukum partai dan calonnya di pemilihan legislatif mendatang,” bebernya.
Habelino berharap langkah Bupati Keerom di pemerintahan bisa secara bertahap dikembangkan ke bidang wirausaha. Hal itu guna meningkatkan harkat dan martabat hidup OAP baik secara ekonomi maupun politik.
“Saya pikir hal ini sudah barang tentu dipikirkan oleh Pak Bupati. Kuncinya ada dua, berikan kesempatan dan awasi. Ada tanggung jawab besar di pundak Pak Bupati Keerom yaitu membuktikan bahwa stigma OAP tidak mampu adalah kekeliruan berpikir,” tandasnya.
“Dan untuk itu, selalu ada doa untuk Pak Bupati semoga Tuhan selalu memberi hikmat untuk memimpin dan mengangkat harkat dan martabat OAP khususnya di Kabupaten Keerom,” tutup Habelino. (Dit)
