Bahas Persoalan Pelaut, SPSU Lakukan Lawatan ke Berbagai Instansi
Direktur PWNI & BHI Judha Nugraha (kiri) bersama Ketua Umum SPSU Anwar Abdul Dalewa (kanan).
Jakarta (Maritimnews) – Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU) dalam beberapa pekan terakhir melakukan kunjungan ke berbagai instansi untuk membahas persoalan pelaut.
Menurut Ketua umum SPSU Anwar Abdul Dalewa, kegiatannya berkeliling ke beberapa kementerian itu dalam rangka bersilaturahmi dengan mitra kerja. Selain itu, pihaknya terus mendiskusikan masalah perlindungan pelaut Indonesia baik yang bekerja di tingkat nasional maupun tingkat internasional.
“Lumayan banyak yang dibahas dari segi standar upah, sertifikasi, jaminan sosial serta hak cuti bagi Pelaut. SPSU berharap harga Diklat sertifikasi di seluruh badan Diklat di tanah air tidak ada perbedaan,” ungkap Anwar kepada maritimnews, Minggu (3/4).
Mitra kerja yang ditemui Ketua Umum SPSU di antaranya berdiskusi dengan Ditkapel Kemenhub RI. Pertemuan itu atas nama Aliansi Pelaut Indonesia karena turut hadir beberapa pelaut yang di luar keorganisasian SPSU.
“Yang menerima kami adalah Kasubdit Ditkapel Capt Jaja Suparman pada 22 Maret 2022. Kemudian pada 28 Maret 2022, kami mengunjungi KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang menyambut adalah Pak Muhammad Iqbal dari Direktorat Alat Tangkap. Kami membahas perihal persoalan pelaut perikanan baik di dalam maupun di luar negeri,” jelasnya
SPSU selanjutnya bertemu Kementerian Luar Negeri RI. Anwar menyambangi Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia & Bantuan Hukum Indonesia (PWNI & BHI) dan langsung bertemu dengan Direktur PWNI & PHI Judha Nugraha.
“Masalah yang dibahas adalah perlindungan Warga negara yang bekerja di luar negeri terkhusus bagi pelaut berhubung selama ini pelaut kerap terjadi permasalahan di luar negeri baik pelaut niaga maupun pelaut perikanan. Masalah yang sering dihadapi seperti masalah upah, dan lain sebagainya termasuk pelanggaran kemanusiaan, eksploitasi serta TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang),” beber Anwar.
Ia optimis berbagai pertemuan ini akan menghasilkan jalan keluar yang baik bagi permasalahan pelaut Indonesia. Melalui sinergi yang intensif antara SPSU dengan pemerintah, maka diharapkan para pelaut yang tergabung dengan SPSU dapat meningkat kesejahteraannya. (*)
