Kebutuhan SDM Papua, KAPS Minta Menhub Batalkan Mutasi Willem Thobias Fofid

Jayapura (Maritimnews) – Organisasi Komunitas Analisis Papua Strategis (KAPS) adalah Komunitas Profesional Putra Putri Papua dan Mitra Kerja Pemerintah dalam mengawal otonomi khusus Papua dan Percepatan Pembangunan meminta Kementerian Perhubungan, dalam hal ini kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membatalkan atau menunda mutasi Willem Thobias Fofid, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Kelas II Jayapura ke UPP Mamuju Sulawesi Barat.

Dalam Press conference disampaikan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 bertempat di IFGF Kotaraja, Ketua dan Founder Analisis Papua Strategis Laus Deo Rumayom didampingi oleh Ketua Lempeng Papua Pdt. Catto Mauri, dan Direktur Riset APS/Akademisi UNCEN Dr. Richard Patty menyampaikan keinginan mereka agar Kemenhub membatalkan kepindahan Willem Thobias Fofid mengingat perannya masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Kota Madya Jayapura dan Kabupaten Jayapura serta kabupaten lainnya di Papua.

“Papua masih membutuhkan peran Willem Thobias Fofid untuk membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam memajukan sektor kepelabuhan dan transportasi laut,” tegas Laus Deo Rumayom.

Menurut Laus Deo Rumayon, sehubungan dengan informasi tentang kepindahan Saudara Willem Thobias Fofid, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Kelas II Jayapura ke UPP Mamuju Sulawesi Barat, maka Analisis Papua Strategis telah melakukan rapat kordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Majelis Rakyat Papua guna memberikan respon terhadap informasi mutasi tersebut.

Adapun dasar pertimbangan yang dapat KAPS ajukan sebagai dasar permohonan pembatalan mutasi kepada Bapak Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi sebagai berikut;
• Peranan Saudara Willem Thobias Fofid masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Kota Madya Jayapura dan Kabupaten Jayapura serta kabupaten lainnya di Papua dalam mengawal Rencana Induk Pembangunan Papua/RIPP di sektor kepelabuhanan, pelayaran dan transportasi laut.
• Peranan Saudara Willem Thobias Fofid masih sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memediasi penyelesaian konflik Pembangunan Pelabuhan Depapre yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi.
• Saudara Willem Thobias Fofid adalah Putra Terbaik Papua yang menjadi kebanggaan Masyarakat Papua saat ini di lingkungan KSOP Jayapura dan Kementerian Perhubungan yang mampu memberikan sosialisasi dan edukasi di berbagai komunitas Papua (Tokoh Agama, Masyarakat Adat, Pelaku Usaha dan Milenial Papua) dan Perguruan Tinggi di Tanah Papua tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap suksesi Tol Laut dan Konektivitas di Tanah Papua.
• Mempertimbangkan hadirnya DOB (Daerah Otonomi Baru) Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua dan saat ini Papua telah menjadi 4 Provinsi (Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah) dan masih terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) kepelabuhanan, pelayaran dan transportasi laut yang responsif atropologis dan sosiologis sebagai pendekatan utama pembangunan di Papua.

“Kami memandang, bahwa kepindahan Willem Thobias Fofid tidak sesuai dengan kebutuhan SDM yang mumpuni dalam bidang kepelabuhan dan transportasi laut yang sangat dibutuhkan di Papua. Sehubungan dengan itu maka Kami merekomendasikan dan meminta kepada Bapak Menteri Perhubungan RI segera membatalkan kepindahan dan menunjuk Willem Thobias Fofid sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura,” pungkasnya.

(Bayu JagadSea/MN)