LPMUKP Berjalan Autopilot, KKP Gagal Optimalkan Dana Bergulir
Ilustrasi Foto: Istimewa.
Jakarta (Maritimnews) – Skema kredit murah yang disediakan pemerintah melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) belum optimal memberikan pelayanan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil.
Padahal, kredit murah tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam mengembangkan usaha. Dalam 5 tahun terakhir, tahun 2022 merupakan tahun dengan kinerja paling rendah bagi LPMUKP dalam menyalurkan kredit murah kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa pihaknya menyayangkan buruknya kinerja LPMUKP dalam penyaluran kredit di tengah besarnya kebutuhan pendanaan bagi nelayan kecil dalam menghadapi krisis.
“Tahun 2022 realisasi penyaluran kredit hanya Rp 128 miliar atau paling rendah dalam 5 tahun terakhir,” kata Abdi kepada Maritimnews, Selasa (10/1).
Sebelumnya pada tahun 2021 LPMUKP berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 270 miliar, dan tahun 2020 sebesar Rp 192 miliar. Jika ditarik kebelakang yaitu tahun 2019 realisasinya mencapai Rp 182 miliar dan 2018 sebesar Rp 215 miliar.
“Tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan atas hal ini dan keberadaan LPMUKP seperti autopilot,” ujarnya.
Kondisi ini menunjukan bahwa LMPUKP belum menemukan dan mengenali karakteristik usaha kecil kelautan dan perikanan sehingga penyaluran kredit belum optimal. Karena tidak mengenali, maka formula dan teknis penyaluran kredit berbiaya murah tersebut masih berkutat pada masalah lama.
“Tidak ada terobosan dalam formula maupun strategi penyaluran kredit murah, padahal pelaku usaha kecil perikanan termasuk kelompok yang serius untuk berusaha,” tambahnya.
Peneliti DFW Indonesia, Imam Trihatmadja menyampaikan bahwa pihaknya menemukan calon nasabah LPMUKP di Bitung Sulawesi Utara yang sudah 3 tahun mengajukan kredit tapi belum mendapatkan bantuan.
“Alih-alih mendapatkan kredit murah, informasi dan status usulan proposal yang pernah di sampaikan justru tidak jelas,” kata Imam.
Padahal calon nasabah tersebut memiliki aset dan rencana pengembangan usaha tangkap yang jelas. Imam melihat keterbatasan SDM LPMUKP di daerah menyebabkan banyak peluang penyaluran tidak dapat dilaksanakan.
“Banyak daerah potensial perikanan di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,dan Maluku Utara yang sulit mengakses kredit ini karena informasi yang tidak ada, dan staf pendamping yang tidak tersedia pada level yang paling bawah,” ucapnya.
“Kami melihat masalah SDM dan pola kerja petugas lapangan serta aspek kehati-hatian yang sangat tinggi menyebabkan realisasi tahun lalu menjadi rendah,” tuturnya.
Dirinya menyarankan agar LPMUKP dapat bekerjasama dengan penyuluh perikanan dan pendamping desa dalam melakukan pelayanan dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha yang akan mengakses kredit murah LPMUKP.
“Pola pendampingan harus berubah agar kredit ini dapat di akses secara luas oleh pelaku usaha kecil di daerah,” tandasnya. (*)
