Klub Logindo Gelar FGD Bedah Regulasi Transportasi Berbasis Resiko

Jakarta (Maritimnews) – Dalam rangka mendukung pelaku usaha transportasi dan logistik agar melakukan kolaborasi dan transformasi guna meningkatkan pertumbuhan usaha dan memenangkan persaingan bisnis, Asosiasi Klub Logindo menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kolaborasi dan Transformasi Usaha Transportasi Logistik Berkeselamatan Melalui Perijinan Berbasis Resiko” di Hotel Santika Kelapa Gading Jakarta, Kamis (23/11).

Diskusi ini diharapkan oleh asosiasi Klub Logindo, agar para peserta yakni pelaku usaha di sektor transportasi dan logistik bisa mengetahui tentang prosedur pengurusan perijinan usaha transportasi berbasis resiko yang diterbitkan Pemerintah.

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta, Syarifudin, mewakili pejabat Gubernur DKI Jakarta yang bertujuan membangun kesepahaman di antara para pelaku usaha logistik tentang pentingnya membangun kolaborasi dan transformasi usaha transportasi Logistik yang berkeselamatan dengan perijinan berbasis resiko.

Syarifudin menilai penyelenggaraan FGD oleh Klub Logindo telah sejalan dengan kegiatan pembenahan yang dilakukan Pemprov DKI, dimana tahun depan tidak lagi menyandang predikat sebagai ibukota negara.

Ketua DPP Asosiasi Klub Logindo, Mustadjab Susilo Basuki, mengatakan kegiatan FGD diharapkan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi sebagai bahan kajian baik untuk Rakerda DPD DKI Jakarta maupun Rakernas DPP Asosiasi Klub Logindo.

Selain itu, imbuhnya, memahami tentang pentingnya usaha transportasi logistik yang berkesalamatan, serta digitalisasi usaha transportasi dan arus barang dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan memenangkan persaingan bisnis.

“Melalui kegiatan ini kita juga berharap    mendapatkan masukan-masukan terhadap perijinan usaha transportasi berbasis resiko, Sistem Keselamatan Transportasi dan Digitalisasi usaha tranportasi dan arus barang,” jelas Mustajab.

Sementara itu, Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Danto Restyawan menilai kegiatan FGD penting agar pemerintah mendapat berbagai masukan dari para pelaku usaha terkait proses perijinan yang saat ini sudah dilakukan secara digitalisasi.

Menurut Danto, Penerbitan Perpres No 5/2020 tentang National Logistic Ecosystem (NLE) sebagai komitmen pemerintah untuk mempercepat proses digitalisasi.

“Dengan demikian proses perijinan berbasis resiko dan mengutamakan keselamatan untuk sektor transportasi dan logistik menjadi lebih sederhana,” pungkasnya.

(Bayu Jagadsea/MN)