Mudik Berjalan Lancar, Pelabuhan Tetap Bergerak

Oleh : Mohamad Erwin Y Zubir (INSA JAYA)

Menjelang arus mudik Lebaran 2026, beredar kabar di kalangan pelaku usaha pelayaran dan logistik, bahwa ada kebijakan pemberlakuan di Terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, mulai hari Minggu 15 Maret 2026 untuk tidak menerbitkan Gate Pass bagi truk logistik hingga tanggal 29 Maret 2026 mendatang..

Jika informasi benar, maka pertanyaan pertama yang patut diajukan adalah siapa yang menetapkan kebijakan tersebut dan apa dasar pertimbangannya? Pertanyaan ini penting disampaikan secara terbuka kepada Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, karena kebijakan di pelabuhan tidak hanya berdampak pada satu terminal tetapi terhadap keseluruhan sistem logistik nasional.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan Simpul Utama Perdagangan Indonesia. Lebih dari separuh arus peti kemas nasional melewati pelabuhan ini. Artinya, setiap kebijakan yang membatasi pergerakan kontainer di Priok akan langsung mempengaruhi kegiatan ekspor-impor, distribusi industri, hingga stabilitas rantai pasok nasional.

Memang dapat dipahami bersama, bahwa pemerintah berupaya menjaga “Kelancaran Arus Mudik Lebaran” namun secara geografis, Pelabuhan Tanjung Priok berada di utara Jakarta, sementara arus mudik utama bergerak menuju arah barat (Merak–Sumatera) dan arah timur (Cikampek–Jawa).

Karena itu muncul pertanyaan yang sangat rasional, apakah penghentian selama dua mingggu Penerbitan Gate Pass Terminal Peti Kemas adalah solusi paling tepat untuk mendukung kelancaran arus mudik?

Truk kontainer yang menuju pelabuhan memiliki pola perjalanan yang berbeda dengan kendaraan pribadi pemudik. Seiring aktivitas logistik di pelabuhan pada umumnya berlangsung selama 24 jam, dengan distribusi pergerakan yang juga terjadi pada malam hari. Jika penerbitan Gate Pass benar-benar dihentikan, maka dampaknya justru dapat menciptakan persoalan baru.

Ironi yang berpotensi muncul, mudik di darat lancar, tetapi laut justru macet. Ketika kontainer tidak dapat masuk terminal, barang ekspor/import akan tertahan di depo atau kawasan industri. Sementara itu, kapal-kapal tetap datang sesuai jadwal pelayaran internasional. Tanpa muatan yang siap dimuat, kapal bisa menunggu lebih lama di dermaga atau bahkan meninggalkan pelabuhan dengan kapasitas muatan yang tidak optimal.

Memicu Congestion di Pelabuhan Priok – Mempertaruhkan Citra Indonesia

Jika antrean kapal mulai terjadi, dampaknya akan menjalar dengan cepat; jadwal kapal bergeser, waktu sandar meningkat, dan rantai logistik global yang mengandalkan ketepatan waktu akan terganggu. Apalagi dalam pakem industri pelayaran internasional.

Patut diingat, reputasi pelabuhan sangat ditentukan oleh keandalan operasional, ketika suatu pelabuhan mulai dikenal mengalami Congestion, kepercayaan operator kapal akan ikut terpengaruh. Ditengah persaingan pelabuhan regional dengan Singapura, Port Klang, dan Tanjung Pelepas, citra pelabuhan Indonesia tidak boleh dipertaruhkan oleh kebijakan yang tidak terkomunikasikan secara jelas.

Selain itu konsekuensi ekonomi juga tidak kecil, kontainer ekspor/import yang tertahan di luar terminal akan menimbulkan peningkatan YOR, penumpukan di Depo dan Kawasan Industri. Resiko roll over cargo pasti meningkat ketika muatan tidak siap saat kapal sandar. Biaya tambahan pun akan muncul di berbagai titik —mulai dari storage, demurrage, hingga biaya trucking tambahan— yang pada akhirnya memperbesar biaya logistik nasional.

Padahal Pemerintah Republik Indonesia justru sedang berupaya keras menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi pelabuhan, karena itu isu penghentian penerbitan gate pass perlu mendapatkan klarifikasi langsung dari Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Jika memang diterbitkan kebijakan tersebut, publik dan pelaku usaha perlu mengetahui dasar pertimbangannya secara transparan. Sebaliknya, jika informasi ini tidak benar atau hanya merupakan interpretasi operasional di lapangan, maka penjelasan resmi menjadi penting agar tidak menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku usaha.

Pada prinsipnya, pelaku usaha pelayaran dan logistik tentu mendukung upaya pemerintah dalam memastikan Mudik Lebaran Berjalan Aman dan Lancar. Namun pada saat yang sama, kelancaran arus logistik nasional juga harus tetap dijaga. Solusi kebijakan tentu selalu tersedia: pengaturan jam operasional truk, manajemen lalu lintas kawasan pelabuhan, atau sistem penjadwalan yang lebih terintegrasi yang perlu dihindari adalah Kebijakan yang justru Berpotensi Menghentikan Aliran Barang di Pelabuhan.

Harapan kami sederhana “Mudik berjalan lancar, tetapi Pelabuhan Tetap Bergerak”, semoga public tidak menyaksikan sebuah ironi; jalan tol lengang untuk pemudik, sementara Pelabuhan Utama Indonesia menghadapi ancaman kemacetan di laut, karena pada akhirnya, pelabuhan bukan sekadar infrastruktur transportasi. Dia adalah urat nadi perdagangan nasional yang menjaga agar denyut ekonomi Indonesia tetap hidup.***