MNOL, Jakarta – Bertempat di kediamannya di Kompleks Menteri di jalan Widya Candra V, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang didampingi oleh Sekjen dan Dirjen KKP melakukan press conference terkait berbagai macam isu yang hari ini beredar, Kamis, 06 April 2017.
Adapun agenda yang dibahas adalah terkait kinerja KKP selama ini dalam memberantas mafia di laut. Karena selama ini KKP secara keras memberantas kapal-kapal illegal yang hendak mencuri ikan di Perairan Indonesia. Maka dari itu lahirlah Satgas 115 yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam memberantas Ilegal fishing di laut
Menurut Susi Pudjiastuti dalam mengevaluasi kinerjanya cukup memiliki keberhasilan dalam memberantas illegal fishing, dengan kebijakan menjaga ekosistem ikan dan mengembalikan jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia.
Imbuhnya, selama 2 minggu kunjungannya di wilayah Indonesia Timur, Susi mengunjungi pulau pulau kecil seperti wilayah Wakatobi, Kolaka Utara hingga Ambon.
Salah satunya di Ambon sudah terlihat keberhasilan para nelayan sudah mampu mendapatkan ikan Tuna dengan bobot rata-rata per-ekornya sekitar 4 kg itupun berada di wilayah pinggiran tanpa harus ke tengah laut yang jauh. Dengan Target ke depannnya pengembangbiakan Ikan Tuna pada 2 hingga 3 tahun kedepan sudah mencapai 30 kg per ekor. Dan saat ini juga Kakap merah sudah mencapai 6kg per ekor di wilayah Indonesia Timur
Susi Pujiastuti juga menambahkan bahwa kita juga harus memonitor stok ikan akan terus naik. Hal itu melihat kebutuhan ikan bagi bangsa ini akan bertambah banyak seiring dengan pertambahan penduduk dari waktu ke waktu.
“Kita juga memikirkan bagaimana hasil tangkapan Ikan ini dapat Didistribusikan dengan baik keseluruh Indonesia, khususnya Pulau Jawa tentunya dengan distribusi harga yang merata. Agar Nelayan juga bisa menikmati hasil tangkapannya,” imbuhnya.
Menteri Susi juga merespon terkait isu-isu miring terkait dirinya yang tidak berpihak kepada nelayan kecil, dan menenggelamkan kapal milik orang Indonesia.
“Menurutnya kinerja pemerintah saat ini sudah maksimal dalam melakukan reformasi dan restrukturisasi di sektor laut. Terutama melihat semangat Presiden Joko Widodo yang sangat optimis terhadap potensi laut yang kita miliki,” tambahnya.
Menteri Susi juga mengkritik budaya korupsi yang masih melekat bagi bangsa ini, khususnya di sektor laut yang nyatanya memang banyak mafia di dalamnya. Terutama kolusi yang melibatkan oknum birokrat.
Maka dari itu peran media yang memiliki fungsi kontrol sangat kami harapkan terutama mengecek kinerja dinas dinas terkait yang tidak bekerja secara maksimal, dan cenderung melakukan penyelewengan. Dan itu sangat merusak harapan kita semua untuk meningkat potensi maritim sebagai sumber kesejahteraan bangsa.
Masih banyaknya Nelayan yang masih belum tahu adanya Asuransi itu juga menjadi PR kita bersama. Bahwa negara hadir dalam setiap kebutuhan Nelayan.
“Baru-baru ini juga kita melakukan pertolongan kepada anak Suku Bajo yang menderita Tumor, saya kordinasi dengan Ibu Menkes terkait bagaimana anak ini bisa sembuh dari penyakitnya,” tandasnya.
“Sekali lagi peran media sangat penting bagi kami, agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sudah banyak perubahan yang kita lakukan. Di saat kondisi politik dan ekonomi sedang tidak menentu,” tambahnya lagi.
Jadi menurut wanita asal Pangandaran tersebut dengan adanya isu mengkriminalisasi nelayan itu tidak benar. “Justru kita mengadvokasinya. Soal Permen 56 itu sudah jelas, dan sudah selesai. Jadi cita-cita KKP ini ingin mendorong industrialisasi perikanan yang berkelanjutan,” bebernya.
Persoalan penenggelaman kapal ini juga sudah sesuai dengan prosedur. Bahwa mayoritas kapal yang ditenggelamkan merupakan kapal asing, ataupun ada ABK Kapal yang berkewarganegaraan Indonesia itu merupakan tidak menjadi jaminan.
“Toh nyatanya ABK Kapal kita juga banyak yang diperbudak dan tidak dilakukan secara manusiawi,” selorohnya.
Susi berkilah bahwa selama ini yang ditangkap yaitu pengusaha yang nakal dan para mafia laut, yang disinyalir merusak potensi ekosistem laut kita. Karena dengan sistem berkelanjutan yang dicanangkan ke depannya potensi ini akan menjadi sumber ketahanan pangan bangsa ini.
“Saya juga mengkritik media yang sering tumpang tindih terhadap realita yang terjadi dan mengutip kepada person yang diskontraktif dari hasil yang baik. Padahal sudah banyak hasil yang saat ini kita tinggal memanennya saja dan menjaganya,” ucapnya.
Agar kontribusi perikanan ini juga bisa naik terhadap pajak, maka Susi mengimbau agar jangan menjadi pengusaha yang nakal dengan memiliki kapal 200 namun mengaku hanya 20 kapal. Ini sangat ironi dan bertolak belakang apa yang dicita-citakan oleh pemerintah.
“Oleh karena itu perlu ada komitmen bersama agar cita cita ini akan mudah terlaksana dengan baik, masyarakat harus betul-betul bisa merasakan kekayaan maritim yang dimiliki bangsa ini,” pungkasnya.
(Sutisna/MN)
