MN, Jakarta – Dalam acara Halal Bihalal Lembaga Informasi dan Komunikasi Pembangunan Solidaritas Angkatan 1966 (Lintasan ’66) di Sofyan Betawi Hotel, Jl. Cut Muetiah, Menteng, Jakarta Pusat, (20/7) turut dibahas agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menjadi lembaga tertinggi negara.
Hal tersebut dinyatakan saat Dialog Silaturahmi bersama CEO PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Fransiscus Welirang. Ia mengimbau keada Lintasan ’66 agar memperjuangkan hal tersebut untuk terwujudnya NKRI yang jaya dan menajdi negara maritim yang besar.
“Jika kita mau melihat fenomena suasana kebatinan kehidupan berbangsa dan bernegara pada dimensi kekinian, Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, nampaknya masih belum selesai. Sedangkan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga terasa belum selesai. Sila pertama dan kedua saling berebut, demikian pula sila keempat dengan sila kelima,” beber Franky.
Ia menegaskan yang nampak terasa fenomenanya saat ini ialah ancaman terhadap sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Menurutnya, persatuan Indonesia sudah selesai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, namun kini kian terancam akibat pengelolaan negara yang tidak baik.
Franky yang memberi paparan dialog silaturahmi bertema ‘Kami Indonesia, Kami Pancasila’ itu menyatakan pihaknya sejak kini telah berkontribusi positif dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan produk mie instans. Ia pun menyebut amandemen UUD 45 pada tahun 1999-2002 silam telah menciderai fungsi MPR sebagai lembaga kedaulatan rakyat.
“Belum terselesaikannya nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila yng saya sebutkan di atas, karena konstitusi negara telah mengamandemen fungsi MPR sebagai penjelmaan suara rakyat kemudian direduksi peranannya yang bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara,” tagasnya.
“Sehingga ketika dalam perkembangan yang begitu cepat ini dan rakyat sangat membutuhkan kehadiran negara, kita nampak gagap karena tidak ada lembaga peniup pluit untuk memenuhi kehendak rakyat tersebut,” selorohnya.
Pengusaha sukses ini mengakui telah mempertanyakan hal tiadanya peniup pluit yang menunjukkan negara hadir, yang diterima jawabannya selalu normatif. Menurutnya, mungkin tidak disebut kembali ke UUD 1945 sebab menjadikan kekuasaan kembali unlimited dan pemilihan presiden tidak bisa langsung oleh rakyat lagi.
Mungkin bisa saja disebut amandemen UUD 1945 yang mengembalikan fungsi MPR sebagi lembaga tertinggi negara yang berperan untuk meniup pluit agar negara hadir guna melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.
Sosok pengusaha yang bersahaja ini kemudian mengambil suatu contoh jika di orgnisasi kemasyarakatan seperti Nadhlatul Ulama (NU) ada Majelis Syuro yang kedudukannya menjadi lebih tinggi dari pengurus besar (PB) sehingga titahnya menjadi sangat dipatuhi,
“Barangkali seperti itulah kdudukan MPR yang seharusnya. Dengan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, saya kok ada keyakinan akan adanya kedamaian, kerukunan yang akan dirasakan oleh kita semua. Dan dengan demikian garis-garis besar haluan negara (GBHN) pun ikut serta untuk menjadi kewajiban MPR agar pembangunan berlaku secara jangka panjang dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Lintasan ’66, Teddy Syamsuri, langsung membahas analisa yang menjadi masukan dari Franky, dan menyampaikan kepada yang hadir. “Apa perlu didiskusikan lebih lanjut yang dijelaskan oleh CEO PT ISM Tbk itu terkait memperkuat komitmen kita ‘kami Indonesia, kami Pancasila’ untuk ditindaklanjuti?” ungkap Teddy yang mendapat gemuruh tepuk tangan dari para hadirin.
Sambung Teddy, pada konteks mendukung adanya Unit Kerja Presiden Pembinan Ideologi Pancasila (UKP PIP), perlunya amandemen UUD 1945 yang hanya untuk mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hal tersebut diyakini akan bisa menempatkan peran Pancasila dalam kehidupan demokrasi yang tidak terkesan liberal.
“Jika MPR kembali pada fungsinya dan berkewajiban membuat GBHN, kami di Lintasan ’66 merasa optimis jika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan visi Poros Maritim Dunia yang menjadi prioritas kebijakan Presiden Jokowi akan terbuka jalan yang mulus, karena akan ada peniup pluitnya jika ada kebijakan yang dianggap menyimpang,” pungkas pria yang juga aktif dalam komunitas Pelaut Senior tersebut.
(Adit/MN)
