Gagas CPOPC, Pemerintah Tegaskan tidak Abaikan Prinsip Sustainable
Deputi I Kemenko Maritim dan Sumber Daya Arif Havas Oegroseno (kedua dari kanan) menyampaikan keterangan mengenai CPOPC kepada wartawan di Gedung BPPT I, (11/4/16)
MNOL, Jakarta – CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) atau Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit, yang digagas oleh pemerintah Indonesia bersama pemerintah Malaysia tetap memperhatikan prinsip sustainable. Hal itu disampaikan oleh Deputi I Kemenko Maritim dan Sumber Daya Arif Havas Oegroseno dalam sebuah pertemuan dengan wartawan di Gedung BPPT I, Jakarta, (11/4/16).
Menurut Havas, sustainable menjadi prinsip yang diemban pemerintah ketika banyaknya tuntutan, terutama dari LSM yang menyorot banyaknya kerusakan lingkungan akibat perkebunan sawit.
“Dalam standar yang kita buat bersama pendiri CPOPC, setiap pengusaha sawit itu harus ada CSR-nya, bagaimana tenaga kerjanya dan tidak boleh ada lahan gambut dalam pengembangannya. Tidak terlepas praktik sustainable menjadi standar utama dalam pelaksanaan program ini,” ungkap Havas.
Lebih lanjut, mantan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri itu menuturkan dalam proses penetapan tersebut pihaknya sudah mengundang para LSM untuk duduk bersama.
“Kita sudah undang LSM cuma mereka tidak hadir, padahal kita ingin mendengar apa keluhan mereka sehingga sama-sama kita cari permasalahannya,” tambahnya.
Dia menambahkan dalam permasalahan seperti ini sudah selayaknya semua pihak harus duduk bersama dan mengenyampingkan emosi. Kemudian mengenai data sebagai dasar dalam pembuatan suatu policy juga harus jelas.
“Datanya harus jelas dan pasti, jangan mengawang-awang,” tegasnya.
Masih kata Havas, dalam komoditas strategis seperti perikanan, kayu dan sawit prinsip sustainable harus dikedepankan agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Selanjutnya dia menegaskan bahwa negara-negara produsen kelapa sawit juga harus mampu menetapkan standar.
“Forum ini dibentuk agar bagaimana negara produsen juga menetapkan standar. Jangan seperti yang sudah-sudah, misalnya Prancis membeli 100 juta ton lalu dia yang menetapkan standar, tidak bisa begitu,” tandasnya.
Dewan CPOPC ini resmi dibentuk dalam waktu 2 bulan. Lewat dewan ini diharapkan daya saing dan harga CPO Indonesia – Malaysia di pasar internasional akan lebih baik.
Sambung Havas, Indonesia akan menjadi House Country Agreement. Hal itu berdasarkan kesepakatan antara Indonesia – Malaysia beserta negara-negara anggota CPOPC lainnya.
“Sama kayak ASEAN perlu ada kesekretariatan. Rencananya kesekretariatan itu ada di Jakarta yang diketuai oleh sauadara Benny Wahyudi,” pungkasnya.
Dalam pengembangan industri sawit, pemerintah berencana akan membentuk Green Economic Zone yang merupakan wilayah industri hilir sawit yang ramah lingkungan dan akan berlokasi di wilayah Indonesia. (TAN)
