Indonesia Butuh Sinergi Antar Instansi Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut
MN, Jakarta – Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia maka diperlukan jaminan keamanan dan keselamatan pengguna jasa…
MN, Jakarta – Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia maka diperlukan jaminan keamanan dan keselamatan pengguna jasa…
Dengan seapower yang cukup, Indonesia setidaknya tidak berdiam diri di tengah konflik.
Dasar pertimbangan MoU ini merujuk pada UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Tindak pengamanan di laut tidak hanya menangani kegiatan pencurian ikan dan penyelundupan, tetapi juga terkait pengamanan terhadap pembuangan limbah minyak dari kapal, limbah plastik, dan juga pengamanan kelestarian terumbu karang.
Peran penting Bakamla tersebut harus didukung dengan kemampuan operasional hingga perairan dan ruang udara di ZEE dan bahkan di Landas Kontinen untuk menjamin keamanan dan keselamatan di laut
MN, Sibolga – Sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sekaligus merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal…
MN, Sibolga – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar Sosialisasi Keselamatan Pelayaran tahun 2018 di Kantor Syahbandar dan…
Problem klasik pembangunan desa pesisir adalah perencanaan yang tidak terpadu, lemahnya konektivitas pembangunan antar sektor dan hubungan pusat-daerah.
MN, Balikpapan – Posko Koordinasi Penanggulangan Pencemaran Minyak di Terminal Umum Semayang Balikpapan dengan Mission Commander Tier 1 Penanggulangan Pencemaran…
MN, Sibolga – Setelah Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pengembangan Pelabuhan Sibolga pada 20 Agustus 2016 lalu, Direktur…