FGD Pusjianmar, Sinergikan Konsep Ekonomi dan Pertahanan Maritim
sinergi pembangunan ekonomi dan pertahanan maritim dalam visi Poros Maritim Dunia
Kolonel Laut (P) Salim pimpin Delegasi Indonesia dalam Operasi Atalanta
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kolonel Laut (P) Salim dengan dua peserta, yakni Mayor Laut (P) Muhammad Firdaus dan Kapten Laut (P) Zuun Bashor yang akan ikut onboard dalam Kapal Perang Belanda HMS Rotterdam
Pelindo III Bangun Office Tower, Tingkatkan Kelancaran Bisnis dan Sentralisasi Pelayanan
Pelindo III bersama anak usahanya PT. Pelindo Properti Indonesia (PPI) melaksanakan Groundbreaking Ceremony Office Center Pelindo Place dengan tema “Beyond Building to Reach Dream of the Future” berlokasi di jalan Tanjung Perak Timur, Surabaya.
Dirut BKI: Pembuatan Kapal Pemerintah men-trigger Industri Dalam Negeri
Aturan IMO jadi prinsip dasar PT BKI dalam melakukan klasifikasi kapal untuk keperluan pelayaran.
Ketua STIP: Membangun Pelayaran, membangun Bangsa!
Kita mengenal istilah when we build shipping, we build a nation. Ketika kita membangun pelayaran, kita telah membangun bangsa
Pengamat: Assesment Kandidat Dirjen Hubla hanya Formalitas
ada 3 (tiga) kriteria yang sepatutnya panitia seleksi jabatan Dirjen Perhubungan Laut prioritaskan, yakni pertama, Jiwa kebangsaaan. Kedua, Kompetensi dan Profesionalisme dan ketiga, Integritas dan moralitas.
KADIN Indonesia gelar ITLMW 2017, Dedikasi bagi Sektor Transportasi, Logistik dan Maritim
MN, Jakarta – Pameran dan konferensi Indonesia Transport, Logistics and Maritime Week (ITLMW) 2017 yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan…
Pelabuhan Kuala Tanjung, Ujung Tombak Tol Laut di Selat Malaka
Di Selat Malaka, Pelabuhan Kuala Tanjung tengah diproyeksikan untuk menjadi kekuatan Tol Laut di Selat Malaka
Go Live Inaportnet telah Diterapkan oleh 16 Pelabuhan
MN, Jakarta – Go Live Inaportnet telah dilaksanakan Kementerian Perhubungan terhadap 16 (enam belas) pelabuhan di seluruh Indonesia pada tahun…
Pemanfaatan ALKI bagi Pembangunan Wilayah Tertinggal
Sejak diproklamasikan pada tahun 1945, Indonesia menganut prinsip-prinsip hukum laut peninggalan kolonial yaitu Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie 1939, StbNo. 442.