Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memberikan pembekalan kepada para peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Bakamla RI di Kantor Pusat Bakamla RI Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No.56, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Luas wilayah laut tersebut mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari 2,8 km2 perairan pedalaman, 0,3 juta km2 laut teritorial, dan 2,7 juta km2 ZEE, yang disertai dengan garis pantai sepanjang 95.181 km.
Sebagai negara yang mayoritas wilayahnya berupa lautan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maritim. Namun ironisnya, hal tersebut boleh dikatakan belum terwujud hingga saat ini, meskipun pemerintah yang memimpin pada saat ini memiliki visi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sekretariat Regional CTI-CFF bekerjasama dengan US Agency for International Development / Regional Development Mission for Asia (USAID/RDMA) akan melakukan pertemuan selama dua hari sebagai langkah persiapan Kemitraan Pemerintah Swasta KPS – Konsultasi Pakar untuk Desain dan Penyelenggaraan KPS, 4 – 5 April 2018, di Jakarta.
Tampilan kapal perang harus dapat dijadikan wahana membanggakan baik untuk misi dalam maupun luar negeri dalam mendukung peran universal AL dalam peran sebagai kekuatan militer, wahana diplomasi dan dalam penyelenggaraan penegakkan hukum.
MN, Bandar Lampung – Perkembangan kesepakatan bersama antara PT Pelindo II Cabang Panjang/IPC Panjang dan PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN…
MN, Tokyo – Pertemuan interim ke-30 Asian Shipowners’ Association (ASA) Shipping Policy Committee (SPC) yang diadakan di Tokyo Jepang pada…
Dimasukkanya istilah baru ‘negara kepulauan’ dalam Hukum Laut Internasinal 1982 ini merupakan kesuksesan delegasi Indonesia dalam perjuangan diplomasi. Dengan dasar inilah maka garis pangkal atau base lines untuk memulai pengukuran Laut Teritorial, ZEE dan extended continental shelf kita diukur dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar.
PP ini dinilai semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan pergaraman yang selama ini jelas-jelas hanya menguntungkan segelintir orang (baca: pengimpor).
