Berdasarkan beberapa teori yang berkaitan dengan Kerjasama TNI dan Militer Filipina dalam mengatasi perompakan maka ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kerjasama tersebut yaitu Aspek Hukum, Alutsista, Personel, Pangkalan, Area Operasi dan SOP.
Dalam mengatasi masalah perompakan dan penyanderaan di perairan Sulu terutama perompakan dan penyanderaan terhadap kapal dan ABK berbendera Indonesia maka diperlukan kerjasama antara Indonesia dan Filipina yang melibatkan militer kedua negara.
Unsur-unsur kemaritiman yang sangat kompleks, membutuhkan adanya diferensiasi terhadap pemilihan aspek mana yang akan menjadi fokus utama.
Pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman mengedepankan konsep “Poros Maritim Dunia” dan “Tol Laut”. Selain itu Presiden Joko Widodo juga sudah menandatangani Perpres No.16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
MNOL, Jakarta – Apakah pilkada Jakarta telah mengubah Indonesia menjadi radikal? Topik ini pun menjadi perhatian dunia Internasional. John Berisford, President of Standard and…
Transaksi politik reklamasi pasca kekalahan Ahok-Djarot sedang berlangsung. Maklum karena reklamasi bernilai sangat mahal bagi para politisi, sehingga sayang sekali jika dibatalkan begitu saja.
Kekuatan terpadu Indonesia terdiri dari kekuatan darat yang interoperability dengan kekuatan laut maupun udara, terintegrasi ke dalam strategi pertahanan maritim. Kekuatan pertahanan hendaknya didasari strategi maritim sebagai negara kepulauan, juga membutuhkan kekuatan udara yang tangguh dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
Oleh : Ir. Sjaifuddin Thahir,MSc. MN, – Dalam rangka disainer dan galangan kapal di Indonesia lebih mandiri dalam pembangunan kapalnya…
Oleh: Ir. Sjaifuddin Thahir,MSc. MN, – Para produsen filter air balas kapal laut di Indonesia didorong oleh PRAMARIN (Perkumpulan Praktisi…
