KNTI Tuntut Pemerintah Usut Tuntas Penyalahgunaan BBM Bersubsidi oleh Industri
Penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk nelayan kecil oleh industri harus diselesaikan dengan upaya strategis tanpa perlu melakukan pencabutan subsidi BBM.
KNTI: Perbaiki Sistem Distribusinya, Bukan Cabut Subsidi BBM Nelayan Kecil
MN, Jakarta – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan keberatan terhadap rencana Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti untuk menghapus…
Cabut Subsidi Solar, KIARA: Menteri Susi Gagal Lindungi Nelayan Kecil
Bagi nelayan kecil keberadaan solar subsidi merupakan hal yang penting dalam beraktivitas sebagai nelayan.
Anggap sebagai Pembohongan, Nelayan Lobster NTB Tolak Bantuan KKP
Kebanyakan nelayan lobster NTB menilai bantuan pengalihan profesi merupakan bentuk kebohongan KKP RI atas nama pemerintah.
Dorong Peralihan Alat Tangkap, KKP Intensifkan Gerai Permodalan dan Perizinan
MN, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) membuka kembali Gerai Permodalan Nelayan (Gemonel) untuk…
Akibat Kebijakan Susi, Nelayan Lobster NTB kian Merana
MN, Jakarta – Dunia kelautan dan perikanan kembali diterpa isu tidak sedap. Aroma menyengat pengangguran dan modus bantuan budidaya oleh…
KKP sebut Kebakaran Kapal di Pati murni Keteledoran Nelayan
Kebakaran kapal di Pati dipastikan terjadi akibat kelalaian dalam aktivitas pengelasan kapal yang dilakukan oleh beberapa nelayan.
FNI puji Langkah Polri redam Eskalasi Konflik Nelayan di Daerah
Peran Polri tersebut untuk menindak lanjuti hasil kesepakatan perwakilan nelayan dengan Kepala Staf Presiden (KSP) di Istana dalam Aksi Damai Nelayan pada hari Selasa 11 Juli 2017 lalu
FNI minta Kepolisian usut Kebakan Kapal Nelayan di Pati
Front Nelayan Indonesia (FNI) meminta aparat untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Penangkap Benih Lobster dari NTB turut Aksi untuk gugat Kebijakan Susi
Sebanyak 7000 Kepala Keluarga Nelayan penangkap Lobster terpaksa menjadi pengangguran. Akibat peraturan Menteri Susi Pudjiastuti yang melarang ekspor benih lobster.