Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi meresmikan Pusat Pembekalan Keterampilan (Bektram) TNI AL di Grati, Pasuruan
Keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun SKPT perlu dipertanyakan sebab sejauh ini, kemajuan program SKPT yang telah dibangun sejak 2015 belum menunjukan hasil yang optimal di sejumlah lokasi.
Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (CTI-CFF) bekerjasama dengan Komisi Nasional CTI-CFF Indonesia, yang diwakili oleh Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggelar acara “Presentasi Indeks Kesehatan Terumbu Karang Indonesia” yang disampaikan oleh Peneliti Senior LIPI yang juga ahli karang ternama Indonesia, Prof. Dr. Suharsono, APU di Gedung CTI Centre, Manado beberapa waktu yang lalu.
Sebelumnya, KKP juga telah melakukan kegiatan serupa di PPP Tegalsari, Kota Tegal, 1–4 Februari 2018 lalu. Hal ini menyusul diizinkannya kapal cantrang kembali beroperasi selama masa pengalihan alat tangkap ikan menjadi ramah lingkungan.
Kemajuan industri perikanan harus di dorong oleh semua pihak. sebagai komitmen dalam peningkatan konsumsi ikan di Indonesia.
nelayan jawa tengah diperbolehkan lagi melaut
ingga tanggal 9 Februari 2018, sebanyak 229 kapal cantrang di Tegal menyanggupi pergantian alat tangkap dan dinyatakan dapat kembali melaut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan harus meningkatkan kerja sama dengan institusi pengawas laut lainnya untuk mengamankan dan mengawasi aktivitas pncurian ikan oleh kapal asing yang terjadi di Laut Natuna. Hal ini dikarenakan Laut Natuna yang merupakan bagian dari laut China Selatan serta merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yang memiliki potensi ikan lestari cukup besar mencapai 1,2 juta ton.
Setelah menggelar aksi menuntut larangan penggunaan trawl dan seluruh alat tangkap yang dianggap merusak sumber daya perikanan di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera membuat aturan yang melarang serta memberikan sanksi yang tegas bagi pengguna alat tangkap ikan yang merusak tersebut.
MN, Tegal – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendata ulang, verifikasi, serta validasi kapal-kapal cantrang di Kota Tegal. Hal…
