Mudik Idul Fitri 2025, Pelindo 4 Prediksi Terjadi Lonjakan Arus Penumpang
Makassar (Maritimnews) – Berdasarkan data PT Pelindo (Persero), sebanyak lima pelabuhan area Regional 4 memiliki catatan arus penumpang terbanyak dan…
SP TPK Koja: Pentingnya Tingkatkan Harmonisasi dan Inovasi
Jakarta (Maritimnews) – Memasuki usia 27 tahun, semangat baru melalui peningkatan harmonisasi dan berinovasi akan mampu menjawab tantangan industri kepelabuhanan.…
ILCS Ajak Pemenang ICON 2.0 UAD Jogjakarta Campus Field Trip
Jakarta (Maritimnews) – PT Integrasi Logistik Cipta Solusi atau ILCS baru-baru ini mengajak para pemenang ICON 2.0 dari Universitas Ahmad…
Tahun 2025, Target PTP Nonpetikemas 53,5 Juta Ton
Jakarta (Maritimnews) – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) menetapkan throughput di tahun 2025 sebesar 53,5 Juta Ton/M3. Target tersebut…
Ary Henryanto: Berkolaborasi Modernisasi Pelabuhan
Medan (Maritimnews) – PT Pelindo Multi Terminal (SPMT), Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bidang multipurpose menekankan pentingnya langkah modernisasi pelabuhan,…
Kemenhub, Pelindo dan BKI Tingkatkan Sinergi
Jakarta (Maritimnews) – Kementerian Perhubungan lakukan kegiatan Penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama melalui Ditjen Perhubungan Laut dengan PT Biro Klasifikasi…
HGB Reklamasi, Nelayan Jadi Korban
Pak Presiden, Jangan Mau Dibohongi Para Pesulap Tanah Ini! Pak Presiden, kami tahu Bapak sibuk, dari menjaga ekonomi tetap…
Menguak Fakta Ilmiah Proyek Reklamasi
Oleh: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla* ISU abrasi di Teluk Jakarta kembali mencuat seiring dengan proyek reklamasi yang kontroversial.…
Tanggapi Persoalan Pagar Laut, Ketum Relawan Ampera : Parameter Kerja Sama Kabinet Merah Putih
Fenomena pagar laut yang terjadi di pesisir Kabupaten Tangerang Provinsi Banten telah menarik perhatian publik serta menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana pemerintah mengelola sumber daya alam kita, khususnya di wilayah pesisir dan perairan laut.
Protes Kewajiban Pemasangan VMS, Nelayan Lombok Timur Geruduk DPRD NTB
Sejumlah nelayan menggelar demonstrasi menolak kebijakan penerapan Vessel Management System (VMS) di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusatengara Barat (NTB), Kamis (16/1).