Menjelang persiapan mudik Lebaran tahun ini, Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut talah melaksanakan uji laik laut terhadap 1.342 unit kapal di seluruh Indonesia.
MNOL, Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI bersama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggelar acara sosialisasi hasil sidang…
DPP INSA sangat prihatin atas musibah terbakarnya KM Zahro Exspress dan mengajak supaya kita bersama-sama membantu dan menjaga agar musibah serupa tidak boleh terjadi lagi dengan memaksimalkan keahlian masing-masing guna memberi masukan-masukan positif kepada Pemerintah
Komunitas Pelaut Senior menyambut baik ratifikasi Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan MLC 2006 atau Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) pada 6 Oktober 2016 lalu.
Kementerian Perhubungan akan mewajibkan pengelolaan air pemberat kapal (ballast water) yang ramah lingkungan terhadap kapal-kapal berbendara Indonesia, yang digunakan untuk pelayaran internasional, mulai September 2017.
MNOL – Jakarta, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mempermudah pelayanan dalam menerbitkan Buku Pelaut bagi para pelaut…
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Pembekalan Personel Penanggulangan Pencemaran Tingkat Operator (IMO Level 1) dan Tingkat On-Scene Commander (IMO Level 2) bagi Personel KPLP.
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang lalu lintas dan angkutan laut secara online melalui aplikasi Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah memberlakukan penggunaan Qiuck Response Code (QR Code) pada hasil layanan aplikasinya.
Memastikan kelaiklautan kapal sebagai komponen persyaratan paling penting yang harus terpenuhi di kapal sebelum diberikannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk mewujudkan keselamatan pelayaran tentunya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub.
Port State Control Officer (PSCO) memegang peran sangat penting dalam menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran serta lingkungan maritim yang terjaga, aman dan nyaman.
