Pagar Laut Tangerang dan Ujian Keadilan Ekologis Negara
Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang merupakan pengingat bahwa persoalan lingkungan hidup tidak pernah berdiri sendiri.
Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang merupakan pengingat bahwa persoalan lingkungan hidup tidak pernah berdiri sendiri.
MN, Jakarta – Setelah meratifikasi Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) atau Keanekanragaman Hayati di Luar Wilayah yurisdiksi Nasional pada Konferensi…
Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskumal) Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, S.H., L.L.M., Ph.D. membuka Rapat Kerja Teknis bidang Hukum (Rakerniskum) TNI AL Tahun 2019 di Selasar Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/02).
Praktisi hukum kelautan, pelayaran, dan perikanan, Finsen Mendrofa, mengatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia saat ini dinilai belum sepenuhnya berniat melindungi para pelaut Indonesia, baik yang bekerja di kapal domestik maupun kapal asing yang memiliki rute pelayaran ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan saat ia memberikan kuliah terbuka di hadapan ratusan mahasiswa Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar, Jum’at (30/3).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memberikan pembekalan kepada para peserta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Bakamla RI di Kantor Pusat Bakamla RI Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No.56, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas. Luas wilayah laut tersebut mencapai 5,8 juta km2 yang terdiri dari 2,8 km2 perairan pedalaman, 0,3 juta km2 laut teritorial, dan 2,7 juta km2 ZEE, yang disertai dengan garis pantai sepanjang 95.181 km.
Sebagai negara yang mayoritas wilayahnya berupa lautan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara maritim. Namun ironisnya, hal tersebut boleh dikatakan belum terwujud hingga saat ini, meskipun pemerintah yang memimpin pada saat ini memiliki visi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menegakkan hukum di perairan Indonesia telah mendapat berbagai apresiasi. Di bawah komando Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, KKP menerbitkan berbagai regulasi untuk mengatur tata kelola kelautan dan perikanan yang lebih baik, salah satunya adalah menenggelamkan kapal pencuri ikan.
Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Guskamlaarmabar) Laksamana Pertama TNI Bambang Irwanto, M.Tr.Han memberikan kuliah umum kepada sejumlah mahasiswa program S-1 dan S-2 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam (UIB) di Auditorium Gedung B Kampus UIB Baloi, Sei Ladi, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
MN, Jakarta – Senin, 2 Oktober 2017, persidangan pidana tiga nelayan pulau pari yang dikriminalisasi saat mengelola pantai perawan telah…