Berawal dari pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda pada Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, Pusat Hidrografi (Pushidros) TNI AL (dulu Dishidros TNI AL) lahir sebagai lembaga hidrografi negara di bawah TNI AL Kementerian Pertahanan RIS.
Ijazah dan sertifikat baru sah apabila sudah masuk dalam database kementerian. Sementara untuk memasukan ke dalam database yang punya akses adalah hanya pejabat di kementerian tersebut.
MN, Jakarta – Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Universitas Pertahanan (Unhan) Laksda TNI DR. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D. menegaskan pentingnya kerjasama keamanan dan pertahanan antara negara-negara anggota ASEAN dan Uni Eropa
Trend dunia di abad 21 ini yang mengarah kepada maritim, maka dari itu perlu ditumbuhkan karakter dan semangat kemaritiman sejak usia dini. SMA Negeri Taruna Nala akan menjadi wahana dalam pembentukan tersebut.
wisata bahari khususnya taman laut yang tersebar itu merupakan salah satu kekuatan pariwisata karena negeri ini yang tiga perempat wilayahnya adalah laut.
Unsur-unsur kemaritiman yang sangat kompleks, membutuhkan adanya diferensiasi terhadap pemilihan aspek mana yang akan menjadi fokus utama.
Pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman mengedepankan konsep “Poros Maritim Dunia” dan “Tol Laut”. Selain itu Presiden Joko Widodo juga sudah menandatangani Perpres No.16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Terdapat dua poin Rekomendasi JNPMP II Maluku yang menyangkut pembangunan pemuda untuk membantu realisasi keamanan maritim di laut yurisdiksi nasional.
Ketua DPP KNPI Bidang Maritim dan Kelautan Baharudin Farawowan mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang meneruskan hasil Rekomendasi Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda (JNPMP) II Maluku kepada Presiden Jokowi dan instansi terkait lainnya
Memberantas terorisme adalah tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang cinta terhadap tanah air.
