Tag: KIARA

HLNelayanPerikanan KelautanTerbaru

Kurang Perhatian di Masa Pandemi, KIARA Minta Negara Hadir Untuk Hidup Nelayan

A.P Sulistiawan 0 Comments Posted at

Pemerintah dinilai kurang serius dalam memperhatikan nasib para nelayan selama pandemi Covid-19 ini berlangsung. Selain dihadapkan pada risiko terkena virus yang muncul dari Kota Wuhan Tiongkok tersebut, para nelayan juga saat ini berhadapan dengan kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu. Selama pandemi ini menerjang, nelayan nelayan dihadapkan pada pendapat yang terus menurun dan harga barang kebutuhan pokok yang terus menanjak naik.

Read More
EkonomiHLTerbaru

Masyarakat Adat Lembata Desak Reklamasi Dihentikan

A.P Sulistiawan 0 Comments Posted at

Forum Masyarakat Adat-Pesisir bersama Koalisi bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), menggelar Konferensi Pers dengan tajuk “Nasib Masyarakat Adat Dulolong Pasca Putusan PN Lembata tentang Reklamasi Pantai Bale Uring, Lembata, Nusa Tenggara Timur” di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Jum’at (10/8).

Read More
NelayanPerikanan KelautanTerbaru

ANSU dan KIARA Tuntut Pemda Sumut Larang Penggunaan Trawl

A.P Sulistiawan 0 Comments Posted at

Setelah menggelar aksi menuntut larangan penggunaan trawl dan seluruh alat tangkap yang dianggap merusak sumber daya perikanan di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera membuat aturan yang melarang serta memberikan sanksi yang tegas bagi pengguna alat tangkap ikan yang merusak tersebut. 

Read More
EkonomiHLTerbaru

Tanggapi Rencana Impor Garam 2018, KIARA Sebut Pemerintah Tak Miliki Politik Kedaulatan Pangan

A.P Sulistiawan 0 Comments Posted at

Kabar yang menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan kembali melakukan impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton patut dipertanyakan secara kritis oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, pemerintah baru saja mengambil kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton. Dua kebijakan yang diambil di awal tahun 2018 ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah kehilangan akal dalam membangun kedaulatan pangan yang senantiasa digaungkan saat kampanye pemilihan presiden tahun 2014 lalu.

Read More